RABU, 24 AGUSTUS 2016

MATARAM --- Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sampai sekarang menjadi benang kusut yang belum mampu terselesaikan, kasus penyiksaan, penganiayaan hingga kasus kematian sudah biasa disaksikan di Indonesia, termasuk di pendeportasian puluhan ribu TKI ilegal, khususnya di NTB.


"Kalau kita lihat kenyataan di lapangan, antara sumbangan deviasa yang diberikan TKI selama bekerja di luar negeri dengan perlindungan diberikan aparatur pemerintahan masih jauh dari harapan" kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di acara FGD dengan BNP2T RI dan Pemda NTB di Mataram, Rabu (24/8/2016).

Proses birokrasi yang berbelit-belit, praktek pungutan liar dan percaluan masih saja berlangsung dan dialami TKI, mulai dari proses pengurusan, keberangkatan hingga penempatan di negara tujuan.

Hal tersebut kemudian berdampak terhadap maraknya keberangkatan TKI ke luar negeri dengan menempuh jalur non prosedural, padahal karena proses pengurusan perizinan bisa dimudahkan, TKI ilegal kemungkinan akan bisa ditekan.

"Apa susahnya, kalau memang pengurusan perizinan bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit" katanya.

Saut juga mengkritik keberadaan Departemen luar negeri dan KBRI di masing-masing negara penempatan TKI yang dinilainya banyak membantu permasalahan TKI.

"Deplu maupun KBRI di masing-masing negara penempatan apa fungsinya dalam memberikan perlindungan kepada TKI, pada mereka ada salah satunya untuk mengurus keberadaan dan nasib masyarakat Indonesia di luar negeri" tutupnya.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: