SELASA, 16 AGUSTUS 2016

BALIKPAPAN --- Membantu masyarakat dalam bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) se-Balikpapan mengusulkan kepada DPRD untuk memasukkan rancangan peraturan daerah (Raperda) Bantuan hukum dalam Prolegda 2017 mendatang. Dalam membahas hal itu, LBH se-Balikpapan melakukan konsolidasi untuk mendorong peraturan daerah (Perda) bantuan hukum di Balikpapan.


Inisiator pertemuan antar LBH, Ebin Marwi mengungkapkan, dari hasil pertemuan tersebut sudah mengarah pada perumusan Perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan tata caranya penyalurannya. Sehingga disepakati memasukkan Raperda Bantuan hukum ke DPRD didalam Prolegda 2017 mendatang.

"Kita sepakat meminta kepada DPRD Kota Balikpapan untuk dimasukkan Raperda Bantuan hukum dalam Prolegda 2017 nanti," bebernya Selasa, (16/8/2016).

Menurutnya, selama ini belum ada aturan yang jelas tentang bagaimana warga yang tidak miskin mengakses keadilan dengan adanya pendampingan dari advokat. Perda tersebut bisa diinisiasi dewan untuk mempercepat pengesahannya.

"Perda itu bisa menjadi penjabaran atas peraturan di atasnya yang sudah ada. Silahkan dewan mengkaji, kami akan membantu," tambahnya.

Pada kesempatan itu,  Advokat Laskar Merah Putih, M. Rifai mengungkapkan, dewan yang bekerja untuk pengesahan Perda Bankum dan tentunya ada rekomendasi untuk eksekutif membuat regulasi yang alokasi anggarannya dari sekretariat kota.

"Ini semua untuk menyikapi pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin," tutupnya.

Untuk diketahui, Pertemuan antar LBH tersebut diikuti oleh LBH SIKAP, Posbakumadin, LBH UNIBA, LBH Untri, LBH Laskar Merah Putih dan LBH Kongres Advokat Indonesia, yang di adakan di Aula Perpustakaan Daerah Balikpapan pada akhir pekan kemarin.
[Ferry Cahyanti]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: