SENIN, 15 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- Amrta Institute for Water Literacy, sebuah lembaga non profit yang fokus kepada persoalan air di Indonesia, mengungkap kondisi ketersediaan air di Kota Yogyakarta mengalami defisit besar. Debit sumur-sumur warga cenderung menurun dan jika dibiarkan tanpa ada solusi, dipastikan darurat air akan terjadi.

Diskusi Kemerdekaan dan Hak Warga Atas Air
Direktur Amrta Institute Water Literacy, Nila Ardhianie, saat membuka diskusi bertajuk Kemerdekaan dan Hak Warga Atas Air di Yogyakarta, Senin (15/6/2016), memaparkan, selama ini separuh dari penduduk Kota Yogyakarta atau sekitar 3 Juta penduduk menggunakan air yang 60 Persennya merupakan air tanah untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan di sektor komersial, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pada tahun 2015 tercatat menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhannya sebanyak 87 Persen.

Air tanah di Yogyakarta, kata Nila, digunakan secara terus-menerus dalam jumlah besar untuk keperluan­ rumah tangga dan komersial. Namun, penggunaan dan pemanfaatannya tak dikelola dan diatur dengan baik. Pengguna komersial dibiarkan berhadapan langsung dengan pengguna rumah tangga, sehingga menyebabkan kekalahan di pihak rumah tangga.  

"Sumur-sumur ­warga menjadi mengering", ujarnya.

Bahkan, lanjut Nila, saat ini pihaknya mencatat ada 5 Kecamatan di Kota Yogyakarta yang telah mengalami defisit air. Lima kecamatan itu adalah Gondokusuman, Margangsan, Mantrijeron, Jetis dan Umbulharjo. Setiap tahun, katanya, kelima kecamatan tersebut mengala­mi defisit antara 400­.000 hingga 2,7 Juta Meter Kubik Air Tanah.

Nila melanjutkan, dengan adanya defisit itu, menyebabkan terus meningkatnya penggunaan cadangan air tanah baik oleh warga maupun oleh beberapa lembaga komersial. Sementara dalam waktu dekat, puluhan apartemen baru dan hotel baru akan beroperasi di Yogyakarta, yang dipastikan akan semakin menyebabkan parahnya defisit air.  

"Dipastikan, sumur-sumur warga akan kering dan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi", ungkapnya.

Guna mencegah krisis air yang indikasinya telah teramat jelas itu, Nila mengatakan, saat ini sudah waktunya Pemerintah Daerah DI Yogyakarta membuat regulasi yang tegas mengenai pemanfaatan air tanah. Sebuah wilayah yang baik, kata Nila, sebenarnya hanya akan menggunakan air permukaan sebagai sumber utama, dan menggunakan air tanah sebagai sumber alternatif di saat terjadi kelangkaan.

"Sudah saatnya Yogyakarta memiliki komitmen untuk menjaga cadanga­n air tanahnya dengan­membangun instalasi­air untuk mengolah air permukaan yang bisa dimanfaatkan oleh warganya. PDAM juga perlu dikuatkan­agar bisa melayani­penduduk dengan menggunakan air permukaan.­Selain itu, izin hotel dan apartemen yang membutuhkan air secara tetap dalam jumlah besar, sudah seharusnya disertai kewajiban memakai air permukaan atau air dari PDAM", pungkasnya. (koko)

Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: