SABTU, 6 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai SH LLM., menyayangkan dilaporkannya Ketua Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, terkait pernyataannya tentang dugaan adanya keterlibatan oknum Bea Cukai, Polisi dan BNN dalam kasus penyelundupan narkoba di Indonesia.

Abdul Haris Semendawai SH LLM
Seperti diketahui, Haris Azhar membeberkan dugaan keterlibatan oknum penegak hukum dalam kasus narkoba berdasar pengakuan gembong narkoba, Fredy Budiman, yang beberapa hari lalu telah dihukum mati di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Azhar membeberkan dugaan itu melalui media sosial, sehingga Haris Azhar kemudian dilaporkan ke Polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Kendati hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai menyayangkan hal tersebut. Abdul yang ditemui usai membuka acara Sosialisasi Gerakan Anak Indonesia Berkeadilan di Yogyakarta, Sabtu (6/8/2016) mengatakan, peristiwa itu bisa membuat masyarakat kemudian takut melapor jika mengetahui atau mengalami suatu tindak pidana kejahatan.

Semestinya, kata Abdul, pernyataan Haris Azhar bisa disikapi dengan kepala dingin dan bijak. Bahwa, pada kenyataannya banyak oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus narkoba dan sudah dihukum. 

"Apalagi, Kepala Badan Nasional Narkotika, Komisaris Jenderal Budi Waseso juga pernah menyatakan jika narkoba sulit diberantas karena adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum," kata Abdul.

Lebih jauh, Abdul mengatakan, semestinya pernyataan Haris Azhar bisa dijadikan titik awal bagi perangkat penegak hukum untuk membongkar sejauh mana kebenaran informasi itu. Namun demikian, Abdul juga mengaku tak bisa menyalahkan, jika akibat pernyataan Haris Azhar yang disebar-luaskan melalui media sosial itu kemudian membuat suatu pihak merasa dirugikan nama baiknya dan melaporkannya ke polisi.

Namun, Abdul meminta agar sekiranya semua pihak termasuk penegak hukum tidak terburu-buru menyimpulkan, karena bisa saja Haris Azhar tidak berniat untuk mencemarkan nama baik seseorang atau institusi, melainkan memang ingin melakukan upaya merubah atau memperbaiki institusi dari tindak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung-jawab.

Sementara itu, terkait upaya perlindungan terhadap Haris Azhar sebagai saksi pelapor, Abdul mengatakan jika hingga kini pihaknya belum menerima permohonan langsung dari yang bersangkutan. Namun, pihaknya sempat membuka komunikasi dan dalam waktu dekat akan segera dilakukan komunikasi bersama semua pihak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Haris Azhar sebagai saksi pelapor.

"Kami akan bertindak sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyebutkan, bahwa seorang saksi atau korban pelapor tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata", jelasnya.


Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, saat ditemui di sela kunjungannya di Yogyakarta pada Sabtu (6/8/2016) mengatakan, pihaknya tetap akan menindak-lanjuti pernyataan Haris Azhar terkait dugaan adanya keterlibatan oknum penegak hukum dalam kasus narkoba.

Namun, pihaknya juga harus memproses adanya pengaduan dari beberapa pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya oleh pernyataan Haris Azhar yang disampaikan melalui media sosial itu. Boy menyayangkan, jika Haris Azhar tak menyampaikan dugaan tersebut melalui saluran pengaduan sebagaimana mestinya dan justru menyampaikan melalui media sosial, sehingga menimbulkan pihak lain merasa dicemarkan nama baiknya. 
[Koko Triarko] 
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: