JUMAT, 26  AGUSTUS 2016

PONOROGO --- Puluhan masyarakat yang tergabung kedalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelompok Peduli Penegakan Hukum Ponorogo (KP-PHP) berbondong-bondong mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo hendak menemui Wakil Bupati Ponorogo, Sudjarno guna ikut mengawal jalannya kasus hukum korupsi yang menjerat mantan Wakil Bupati Ponorogo, Yuni Widyaningsih.


Koordinator aksi, Mohammad Deni Butar-Butar mengatakan kasus hukum korupsi yang menjerat mantan Wabup Ponorogo sejak tahun 2013 hingga kini belum ada titik terang.

"Menindaklanjuti korupsi Bu Ida (sapaan akrab Yuni Widyaningsih) yang sudah ditetapkan menjadi tersangka sampai sekarang tidak ditangkap bagaimana penegakan hukumnya apa mereka (para penegak hukum.red) dibayar oleh para koruptor?," ujarnya saat ditemui wartawan ditengah aksi, Jumat (26/8/2016).

Setelah melakukan aksi di depan kantor DPRD, anggota aksi pun mendesak ke depan pintu kantor DPRD dan mencegat Sudjarno untuk memberikan sebuah kertas berisi pendukungan terhadap berjalannya kasus hukum korupsi.

"Kami ingin mengawal jalannya proses hukum sekaligus mendesak eksekutor kejaksaan untuk segera menjemput paksa tersangka," imbuhnya.

Ia menambahkan jika dengan adanya aksi ini tidak membawa dampak pada penjemputan Ida maka anggota LSM KP-PHP akan membawa massa sebanyak 500 orang.

"Kalau aksi ini tidak ada respon nanti kami akan membawa massa sebanyak 500 orang," ucapnya.

Seusai melakukan rapat paripurna, Sudjarno pun menemui perwakilan LSM mengaku siap untuk ikut serta dalam penegakan hukum kasus korupsi yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan (Dindik) 2012-2013.

"Saya setuju dan mendukung aksi anggota LSM terkait penegakan hukum sesuai dengan pelaksanaan namun untuk pemanggilan dan penangkapan bukan wewenang saya sudah ada aparat penegak hukum," tandasnya.

Yuni Widyaningsih yang telah ditetapkan menjadi tersangka sejak 23 Desember 2014 silam ini hingga kini belum juga menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Bahkan statusnyapun masih tetap sebagai tersangka dan belum ada pelimpahan ke tahap kedua. 
(Charolin Pebrianti).
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: