SENIN, 22 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Baru saja beberapa saat yang lalu telah selesai digelar persidangan perdana terkait dengan adanya permohonan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, khususnya tentang aturan cuti bagi Kepala Daerah dalam hal ini sebagai Gubernur DKI Jakarta  incumbent pada tahun 2017 mendatang.

Gedung Mahkamah Kontitusi
Dalam persidangan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok tersebut memang secara resmi telah mengajukan gugatannya ke Mahkamah Agung. Walaupun dalam ketentuannya Ahok sebagai Gubernur incumbent atau perlahan diberikan hak cuti mengikuti kampanye selama 4 bulan, namun Ahok ternyata memilih untuk tidak mau mengambil cuti tersebut alias tidak ikut kampanye.

Ahok berdalih mengapa dirinya lebih memilih untuk tetap meneruskan pekerjaannya saat ini yaitu sebagai Gubernur DKI Jakarta daripada mengambil cuti untuk ikut kampanye, karena menurutnya hal tersebut akan merugikan warga masyarakat DKI Jakarta. Ahok khawatir pelayanan publik yang sekarang sudah berjalan dengan baik akan terdampak saat dirinya mengambil cuti kampanye.

Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan gugatan Gubernur Ahok di Gedung MK
Selain itu Ahok beralasan apabila dia mengambil cuti saat kampanye Pilkada 2017 mendatang, maka dia khawatir Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan dirinya untuk sementara waktu nantinya akan membuat kebijakan-kebijakan strategis yang tidak sejalan dengan kebijakan dirinya sebelumnya.

Terkait dengan adanya gugatan Gubernur DKI Jakarta tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk terlebih dahulu melengkapi materi gugatannya, karena Majelis Hakim menilai ada beberapa pokok-pokok materi gugatan yang masih perlu disempurnakan sebelum dilaksanakan uji materi terkait dana aturan masa cuti kampanye Kepala Daerah saat menjelang Pilkada.


Aswanto S.H., Hakim Kontitusi mengatakan "terkait dengan Pasal dalam Undang-Undang Pilkada yang digugat oleh saudara Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta memang mewajibkan bahwa semua pejabat setingkat Kepala Daerah sebagai incumbent harus mengambil cuti masa kampanye agar yang bersangkutan tidak akan menyalahgunakan wewenangnya dan menggunakan fasilitas-fasilitas negara dalam masa kampanye" katanya dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin siang (22/8/2016).

"Namun kami menyimpulkan bahwa materi-materi gugatan yang diajukan oleh saudara Basuki Tjahaja Purnama  masih banyak yang belum lengkap, banyak yang masih harus disempurnakan, salah satunya adalah pihak pemohon (Gubernur DKI Jakarta) ternyata belum memaparkan secara jelas alasan mengapa dirinya dirugikan dengan adanya aturan terkait Undang-Undang Pilkada yang  mewajibkan Gubernur aktif untuk mengambil masa cuti kampanye menjelang Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 mendatang" kata Aswanto, Hakim Kontitusi di Gedung MK Jakarta.(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: