SELASA, 16 AGUSTUS 2016

SUMBAWA BARAT --- Tidak terima atas perlakuan Dinas Kehutanan, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), masyarakat adat Tatar Lokaq, Desa Benete, Kecamatan Maluk akan mengadu ke DPRD KSB dan meminta supaya Pemda KSB tidak lagi menghalangi masyarakat adat mengelola hutan adat Tatar Lokaq.


Langkah tersebut dilakukan, menyusul sikap Dinas Kehutanan beberapa waktu lalu yang menghalangi masyarakat adat mengelola lahan di sekitar hutan sebagai tempat bercocok tanam.

"Hutan dan lahan yang ada di sekitar adalah hak milik masyarakat adat Tatar Lokaq yang telah didiami sejak puluhan tahun lamanya dan merupakan warisan nenek moyang secara turun temurun sampai sekarang, lalu kenapa kami harus dilarang" kata Ketua Masyarakat adat Tatar Lokaq, Safrudin KSB kepada Cendana News, Selasa (16/8/2016).

Ia mengatakan, masyarakat adat lebih tau dan memahami cara memeliharan kelestarian hutan, sehingga Pemda KSB tidak perlu risau akan ancaman pembalakan liar dan karena masyarakat adat, terbukti sekian puluh tahun sampai sekarang, hutan adat Tatar Lokaq masih tetap terjaga.

Dijelaskan, selain itu bukti atas klaim masyarakat adat atas hutan Tatar Lokaq juga bisa dibuktikan dengan masih terdapatnya lahan pemakaman, bekas permukiman dan benda peninggalan bersejarah lain, hanya saja waktu itu, karena terjadi bencana tsunami, masyarakat adat pindah ke Desa Benete.

"Kami justru curiga dan mempertanyakan, apa larangan Pemda KSB kepada masyarakat adat mengelola kawasan hutan adat Tatar Lokaq murni karena alasan menjaga kelestarian hutan atau ada kepentingan pihak investor di belakangnya" ungkapnya.

Sidemen, masyarakat adat Tatar Lokaq lain menyebutkan, kalau mengacu pada peraturan pemerintah tentang kawasan hutan dan masyarakat adat, sebenarnya sudah jelas kawasan Tatar Lokaq berhak dikelola masyarakat adat dan tidak ada alasan bagi Pemda NTB untuk melarang.

"Kecuali kami sebagai masyarakat adat melakukan perambahan dan pengerusakan hutan, jelas kami salah dan wajib ditindak, tapi buktinya sampai sekarang kawasan hutan tetap terjaga kelestariannya.

Sebelumnya masyarakat adat Tatar Lokaq sempat berseteru dengan Dinas Kehutanan Pemda KSB, pasalnya Dishut melarang masyarakat adat mengelola kawasan hutan saat sedang melakukan kegiatan pembersihan lahan di wilayah tanah adat Tatar Lokaq yang akan dijadikan sebagai lahan pertanian dan mengancam akan melaporkan masyarakat adat ke Polda NTB dengan alasan hutan tersebut merupakan hutan negara.(Turmuzi)

Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: