RABU, 17 AGUSTUS 2016

MATARAM, LIPUTAN KHUSUS --- Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu kantung dan daerah pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di Indonesia. Setiap tahun, animo, semangat dan gelombang masyarakat mengadu peruntungan, bekerja sebagai TKI ke luar negeri demikian tinggi.


Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, setiap tahun jumlah TKI yang berangkat dan bekerja di luar negeri mencapai 45 hingga 50 ribu orang yang tersebar di sejumlah negara tujuan, mulai dari Malaysia, Arab Saudi, Hongkong, Jepang, Korea dan sejumlah negara tujuan lain, termasuk negara Timur Tengah.

Kemiskinan ekonomi dan kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan, hampir menjadi alasan sebagian besar masyarakat.

Besar Sumbangan, Minim Perhatian

Data Bank Indonesia (BI) dan kantor Pos mengungkapkan, setiap tahun, jumlah remitansi yang dihasilkan TKI dan berkontribusi menambah pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB mencapai 1,4 triliun, jumlah tersebut bahkan cendrung naik dan dipastikan tahun ini akan mengalami kenaikan.

Tapi besaran kontribusi disumbangkan TKI tersebut sampai sekarang belum sebanding dengan perhatian dan perlindungan diberikan pemerintah. Kasus penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan hingga pembunuhan yang menimpa TKI asal NTB sudah biasa didengar.

Belum lagi kasus TKI terutama perempuan yang kerap menjadi korban perdagangan manusia, dipekerjakan tanpa mendapatkan upah, termasuk pendeportasian ratusan TKI ilegal asal NTB karena tersangkut berbagai kasus, mulai dari dokumen, over stay dan kasus kejahatan. Dalam kurun waktu Januari sampai Agustus 2016, TKI ilegal asal NTB yang dideportasi mencapai 1.637 orang.

Semua kenyataan tersebut membuktikan kehadiran, kepedulian dan keberpihakan negara terhadap keberadaan TKI dalam memberikan perlindungan masih jauh dari harapan dan dalam kenyataanya, ketika ada persoalan, pemerintah kerap menjadikan TKI sebagai objek sasaran kesalahan.

"Dalam konteks HUT ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia yang kita rayakan sekarang, sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di NTB sesungguhnya masih terjajah dan belum menikmati kemerdekaan dalam arti sesungguhnya dari kemiskinan ekonomi dan praktik jahat perburuhan," kata Direktur Advokasi Buruh Migran Indonesia (Apibumi) NTB, Muhammd Saleh kepada Cendana News, Rabu (17/8/2016).

Ia mengungkapkan, carut marut persoalan TKI dan kegagalan pemerintah hadir memberikan perlindungan terhadap TKI sebenarnya tidak saja terkait pesoalan SDM dan kesadaran masyarakat sebagai TKI dari un dokumen menjadi berdokumen melalui jalur resmi.

Tapi intervensi pemerintah mulai perekrutan, penempatan kerja dan setelah penempatan, pengawasan terhadap perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam melakukan perekrutan apakah telah sesuai ketentuan, memastikan penempatan kerja apakah sudah sesuai perjanjian dengan melakan kroscek ke negara tujuan juga harus dilakukan.

"Selanjutnya setelah penempatan kerja, pemerintah melakukan pengawasan dan memastikan apakah gaji diberikan majikan sudah sesuai perjanjian atau tidak, apakah gaji selama bekerja rutin diberikan, dengan demikian kehadiran negara memberikan perlindungan benar-benar bisa dirasakan buruh migran selama bekerja,"sebutnya.

Saleh menyesalkan, langkah tersebut justru tidak banyak dilakukan pemerintah bahkan cendrung diabaikan dan sekedar menandatangani perjanjian (MoU) di atas kertas, bagaimana TKI bisa mendapatkan perlindungan, padahal permasalahan yang banyak terjadi menimpa dan dialami TKI sesungguhnya dimulai dari tiga tahapan tersebut.

Bahkan ada kesan, pemerintah seakan memposisikan buruh migran seperti petugas pos, ambil baranya, bawa dan taruh ditempat tujuan, tidak peduli barang kiriman sudah diterima atau diapakan di lokasi tujuan. Bahkan lebih parah lagi perekrutan dan pengiriman TKI ke luar negeri hanya bagian dari bentuk pemindahan masalah penganguran dalam negeri ke luar negeri yang justru menimbulkan persoalan baru di negara tujuan.

"Sebanyak apapun aturan dan kebijkan ditelurkan, bagaimanapun keberhasilan membangun kesadaran buruh migran sadar aturan, kalau intervensi secara langsung pemerintah pada pra penempatan, penempatan dan purna penempatan TKI  tidak dilakukan, maka permasalahan TKI tidak akan mampu terselesikan," ungkapnya.

Dikatakan, dan dari hasil pemantauan, memang kebanyakan TKI ilegal yang dideportasi sejumlah negara tujuan, 75 persen justrus awalnya berstatus legal, tapi karena ketidaksesuain gaji dan penempatan kerja sesuai perjanjian, membuat TKI lari dari lokasi penempatan dan mencari tempat kerja dengan gaji lebih menjanjikan, meski berstatus ilegal.

Untuk itulah harus sistim kerja yang terintegrasi antara Pemda NTB, dengan Instansi terkait termasuk pengawasan secara ketat dan serius terhadap PPTKIS mulai dari perekrutan, penempatan maupun pasca penempatan sangat diperlukan dalam upaya memngatasi permasalah TKI di indonesia, termasuk di NTB.

Pemberdayaan Ekonomi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB, Priyono mengatakan, harus diakui, setiap bulan dan tahun, TKI menghasilkan remitansi tidak sedikit, tapi sayang masih banyak digunakan untuk hal yang bersifat kebutuhan konsumtif daripada dimanfaatkan untuk hal bernilai produktif.

"Untuk itulah, menjadi penting bagaimana membantu mengarahkan dan memberdayakan TKI mengelola remitansi dihasilkan untuk digunakan pada hal yang produktif," katanya.

Hal tersebut dilakukan, selain untuk membantu dan mendorong TKI bisa berdaya secara ekonomi agar remitansi dihasilkan tidak menguap begitu saja, juga supaya TKI tidak kembali lagi ke luar negeri untuk bekerja.

Dikatakan, pemberdayaan ekonomi TKI melalui remitansi yang dihasilkan, bisa dilakukan dengan mendorong TKI menjalankan usaha ekonomi kreatif, memberikan pelatihan keterampilan kerajinan maupun pengelolaan lahan pertanian supaya bisa menghasilkan nilai ekonomi tinggi

"NTB bukan saja daerah kaya akan keindahan pariwisata, tapi juga kaya akan Sumber Daya Alam dan hasil pertanian yang demikian melimpah, tinggal bagaiman kita bersama mendorong dan mengarahkan masyarakat untuk termotivasi memanfaatkan dan mengelola semua potensi yang ada supaya bisa bernilai ekonomi tinggi dan bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat, tanpa harus menjadi TKI," tutupnya.
[Turmuzi]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: