SENIN, 15 AGUSTUS 2016

LAMPUNG --- Instruksi Bupati Kabupaten Lampung Selatan Zainudin Hasan untuk melakukan pembenahan di bidang perizinan dan menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 200 persen nampaknya bukan isapan jempol belaka. Pembenahan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tersebut seolah membuka mata masyarakat akan sistem perizinan yang terjadi di kabupaten paling ujung di Pulau Sumatera tersebut. 


Ketidaktahuan masyarakat bahkan terjawab dengan semakin gencarnya pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan yang beroperasi dan sebagian besar diantaranya memiliki persoalan perizinan. Beberapa inspeksi mendadak sebelumnya dilakukan di Kecamatan Bakauheni di PT Bandar Bakau Jaya (BBJ), tambang batu di Kecamatan Rajabasa serta beberapa perusahaan lain di Lampung Selatan dan terakhir sidak di PT Melina Farm yang merupakan perusahaan ayam pedaging dan ayam petelur.

Salah satu tokoh masyarakat di Jati Agung, Sobari, mengaku tidak mengetahui bahwa perusahaan yang ada di wilayah tersebut memiliki izin yang sudah kadaluarsa dan merupakan salah satu pelanggaran dalam berinvestasi. Ia bahkan tak mengetahui jika perusahaan yang bergerak dalam bidang peternakan tersebut secara aturan telah melanggar terutama di wilayah Lampung Selatan.

“Kalau kami masyarakat kecil tentunya tidak tahu prosedur perizinan namun dari beberapa langkah pemerintah melakukan inspeksi mendadak menunjukkan banyak perusahaan nakal yang masih belum taat aturan dan ini sangat merugikan dan imbasnya tentu bagi masyarakat” ungkap Sobari saat dikonfirmasi media Cendana News, Senin (15/8/2016)


Imbas bagi masyarakat tersebut diantaranya sebagian karyawan merupakan warga sekitar yang mencari penghasilan dengan bekerja di perusahaan sementara jika perusahaan tidak memenuhi aturan bisa terkena sanksi dan tidak lagi beroperasi. Ia berharap agar perusahaan juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait perizinan sehingga tetap beroperasi tanpa harus melanggar aturan. Sebagian masyarakat yang bekerja bahkan kuatir jika perusahaan tersebut tutup karena sulitnya mencari pekerjaan.

“Selama ini memang kami sebagai anggota masyarakat belum mendengar ada persoalan tapi kaget juga jika izinnya sudah mati selama hampir setahun padahal perusahaan tersebut juga menjadi salah satu sumber usaha bagi warga,”ungkapnya.

Upaya menegakkan aturan dengan memeriksa perizinan perusahaan dilakukan oleh tim dari asisten pemerintahan melalalui kegiatan inpeksi mendadak ke beberapa pemilik usaha salah satunya peternakan ayam dan petelur milik PT. Melina Farm di Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Tim yang terdiri dari Asisten Pemerintahan Mulyadi Saleh, Kepala Dinas Peternakan Cecep Khairudin, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Syamsurizal, Kepala Inspektorat Sahlani, Kepala bagian  Perekonomian Irmanto, perwakilan badan lingkungan hidup, perwakilan  perizinan dan Camat Jati Agung Ariswandi.

Berbekal laporan dari masyarakat peternakan ayam yang terletak diregister 40 itu diduga izinnya sudah tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan terutama dengan adanya perluasan areal tanah peternakan yang tidak melalui perizinan baru.


Menurut penanggung jawab peternakan ayam PT. Melia Farm, Miko mengatakan jika perusahaan ini milik pak Seno Aji sudah berdiri beberapa tahun yang lalu dengan luas lahan yang ada saat ini 40 ribu meter dengan kapasitas 50 ribu ekor ayam serta menghasilkan 2,5 ton telur per hari selain itu ternak ayam ini ada 30 orang tenaga kerja. Saat dimintai kelengkapan izin dia berdalih bahwa kewenangan tersebut ada pada pak Seno Aji selaku pemilik ternak ayam.

"Maaf pak saya tidak bisa memberi keterangan lebih, soal urusan izin itu pak Seno yang lebih tahu," ungkap Miko didampingi Kades Margodadi Sutrimo.

Setelah dilakukan pengecekan, asisten bidang pemerintahan Mulyadi Saleh mengatakan peternakan ayam potong dan petelor ini izinnya sudah mati sejak tahun 2014 sementara lahan yang tertera dalam izin hanya ada 12 ribu meter sementara di lapangan ada 40 ribu meter.

"Jadi selama dua tahun ini lahan seluas 28 ribu meter tak pernah dilakukan perubahan izin dan tidak pernah ada kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan,"kata Mulyadi.

Lebih lanjut Mulyadi menambahkan PT. Melina Farm ini hanya memiliki izin gangguan (SITU/HO) TDP dan SIUP serta persetujuan lingkungan sudah mati sejak tahun 2014. Sementara izin mendirikan bangunan (IMB) izin lingkungan, izin lokasi, izin pemanfaatan ruang dan dokumen UKL-UPL tidak ada.


"Saya beri waktu tiga hari untuk mengurusi izin, jika tidak dilakukan terpaksa secara tegas kami dari pemerintah Lampung Selatan akan melakukan penutupan usaha," jelas Mulyadi

Mulyadi mengemukakan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selama ini tidak anti investasi bahkan sangat senang jika ada perusahaan yang melakukan investasi di Lampung Selatan. Penutupan usaha ternak ayam akan tetap dilakukan jika pemilik usaha tidak kooperatif dan tidak mau mengurus izin. Tujuannya, supaya para pengusaha patuh melengkapi izin usaha.

"Tidak sulit kok mengurus izin usaha dan kami tidak mempersulit. Semua terbuka tolong sampaikan kepada pemilik ternak ayam, Seno Aji agar bisa menuntaskan persoalan ini," himbau Mulyadi.

Dampak dari inspeksi mendadak tersebut dirasakan oleh salah satu pekerja yang enggan disebut namanya ,ia yang bekerja memberi pakan untuk ternak ayam selama satu tahun mengaku tidak tahu menahu jika perusahaan tempat ia bekerja memiliki persoalan perizinan namun ia berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan.

“Saya harap bisa segera tuntas setelah inspeksi bisa diselesaikan karena kalau ditutup sama aja mematikan mata pencaharian beberapa pekerja yang selama ini bekerja di sini” ungkapnya.(Henk Widi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: