KAMIS, 11 AGUSTUS 2016

MAUMERE --- Pemerintah kabupaten Sikka pada hari Kamis (11/8/2016) membatalkan waktu pelaksanaan eksekusi atau pengosongan tanah di HGU Nangahale yang sudah dikuasai masyarakat selama 2 tahun.


Surat bupati Sikka menjelaskan bahwa waktu penertiban ditunda dan belum ditetapkan tanggal pastinya dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mendiami tanah tersebut agar segera mengosongkannya sendiri tanpa harus melalui tindakan paksa oleh pemerintah.

“Meski  ditunda, kami pastikan proses penertiban oleh pemerintah tetap akan dilakukan,” ujar wakil bupati Sikka, Paolus Nong Susar saat ditemui Cendana News, Kamis (11/8/2016).

Disebutkan, pemerintah akan lakukan penertiban karena tanah tersebut sejak 31 Desember 2013 hak guna usaha  oleh PT. Diag sudah selesai dan dikembalikan ke negara.


Bila masyarakat mengatakan tanah tersebut merupakan hak ulayat sebutnya, tentu itu hak masyarakat namun semuanya harus dibuktikan melalui aturan yang berlaku. Masyarakat harus menggugat lewat proses perdata di pengadilan bukan malah menduduki tanah tersebut.

Masyarakat harusnya dididik untuk cerdas menaati aturan. Kalau pemerintah membiarkan nanti akan berlaku hukum rimba sehingga siapa yang memiliki kekuatan lain di luar pengadilan, dia bisa menguasai tanah meski bukan miliknya.

“Kami tak ingin membiarkan hukum rimba berlaku. Pemerintah sudah sampaikan ke masyarakat untuk segera keluar dari tanah yang dikuasai sampai waktu yang belum ditentukan,”katanya.
[Ebed De Rosary]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: