SELASA, 23 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengganti PP Nomor 99 Tahun 2012 yang hendak menghapus syarat pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana khusus seperti korupsi, menunjukkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak peduli dengan penegakkan hukum, terutama di bidang pemberantasan korupsi.


Pukat FH UGM menilai, jika RPP pengganti PP No. 99/2012 benar-benar disahkan, akan menjadi titik mundur Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, dan menjadi bukti Pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak peduli dengan pemberantasan korupsi. 

"Saat ini pemberantasan korupsi seperti menjadi formalitas. Padahal, peran penegakkan hukum sangat penting bagi negara agar bisa memberi kesejahteraan bagi masyarakat", ujar Hifdzil Alim, Peneliti Pukat FH UGM, Selasa (23/8/2016).

Dalam catatannya, kata Hifdzil, selama dalam pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah mengalami mis leading atau tersesat dalam upaya penegakkan hukum. Pertama, dalam soal penghapusan pajak atau tax amnesty. Dalam tax amnesty yang bertujuan untuk menambah pemasukan negara dari sektor pajak, juga telah mengganjal penegakkan hukum di bidang pemberantasan korupsi, karena dalam undang-undang tax amnesty terdapat pasal yang menyatakan jika laporan data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tax amnesty tidak bisa dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Jika nanti RPP yang menghapus justice collaborator sebagai syarat pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana khusus seperti korupsi disahkan, kata Hifdzil, maka juga akan menjadi mis leading kedua kalinya yang dialami oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, kata Hifdzil, alasan penghapusan syarat pemberian remisi tersebut hanya berdasar alasan asumtif yang oportunis dan pragmatis.


Seharusnya, kata Hifdzil, Pemerintah bisa lebih cerdas dalam upaya mengatasi kelebihan kapasitas Lapas. Misalnya, dengan membedakan narapidana, seperti tidak memasukkan pencuri kecil ke dalam di Lapas dan hanya mewajibkan pencuri kecil wajib lapor atau dibina di tempat lain. Juga mengalihkan atau memindahkan tahanan dan narapidana kasus narkoba yang layak secara hukum untuk direhabilitasi ke panti rehabilitasi.

Hifdzil mengatakan, dibandingkan negara lain, Indek Prestasi Kumulatif Indonesia di bidang pemberantasan korupsi yang hanya 0,2 sangat tertinggal jauh dari negara-negara tetangga seperti Malasyia dan Singapura yang telah mencapai IPK di atas 5. Sementara dalam pengungkapan kasus korupsi seringkali dibutuhkan kerjasama dengan pelaku koruptor dalam pengungkapan pelaku korupsi lainnya.

Adanya keharusan justice collaborator dalam pengungkapan kasus korupsi, menurut Hifdzil, sebenarnya mampu mengurangi biaya penyelidikan atau investigasi kasus korupsi sehingga lebih efisien.

"Semangat nawa cita Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Tapi, dalam perkembangannya ternyata Presiden Joko Widodo mulai keluar dari semangat nawa citanya sendiri", pungkas Hifdzil. 
(koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: