SELASA, 16 AGUSTUS 2016

MAARAM --- Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB), Adhar Hakim mengatakan, persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) utamanya di NTB merupakan persoalan yang sangat kompleks dengan berbagai permasalahan yang berlangsung cukup sistemik, sehingga diperlukan penanganan secara serius.


"Kalau ingin mengatasi permaslahan TKI kita di NTB, evaluasi dan pembenahan dilakukan harus menyeluruh, dari hulu hingga hilir kata Adhar saat melakukan rapat koordinasi dengan DPRD NTB dengan sejumlah instansi terkait di kantor DPRD NTB, Selasa (16/8/2016).

Evaluasi dimaksud mulai dari sosialisasi terkait tata cara dan mekanisme pendaftaran menjadi CTKI, keuntungan menempuh jalur resmi, sistem perekrutan hingga soal integritas aparat pemerintahan dalam memberikan pelayanan berkualitas dan berintegritas.

Kalau kemudian evaluasi masih dilakukan hanya pada satu instansi, jelas tidak akan maksimal, karena ada urusan TKI juga erat kaitannya dengan instansi lain yang saling memiliki keterkaitan termasuk aparat pemerintahan, mulai dari pemerintahan desa hingga pemerintahan Kabupaten, Kota dan Provinsi.

"Dan pastinya dibalik karut marutnya permasalahan TKI di NTB, sudah pasti ada yang bermain dan mencari untung di dalamnya, itulah yang harus kita perangi bersama, supaya praktek mafia perizinan dan TKI bisa dibasmi" tutupnya.(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: