RABU, 10 AGUSTUS 2016

MAUMERE --- Ratusan bangunan rumah sederhana yang didirikan warga masyarakat adat yang berasal dari 5 desa dan 3 kecamatan di atas tanah Hak Guna Usaha (HGU) di desa Nangahale kecamatan Talibura sejak tahun 2014 akan dibongkar pemerintah daerah (Pemda) Sikka.

Kasat Pol PP kabupaten Sikka, Frederick Edmundantes
Sejak hari Jumat (5/8/2016) pemda Sikka sudah turun ke lokasi memberikan surat teguran dan membacakannya. Dalam surat tersebut dikatakan,pemda Sikka meminta agar warga yang mendirikan bangunan di atas lahan tersebut segera membongkar dan mengosongkannya.

“Pemerintah memberi waktu seminggu dan bila tidak dibongkar sendiri, kami akan melakukan pembongkaran paksa,” ujar Frederick Edmundantes.

Pernyataan Ferry sapaannya selaku Kasat Pol PP kabupaten Sikka ini disampaikan kepada Cendana News, Rabu (10/8/2016) di kantornya. Dikatakan Ferry, penertiban atau pembongkaran akan dilakukan Jumat (12/8/2016) setelah warga diberi waktu selama seminggu untuk melakukan pembongkaran sendiri bangunannya.

Ditambahkannya, pembongkaran akan dilakukan oleh Satpol PP Sikka yang juga akan melibatkan personil kepolisian dari Polres Sikka dan TNI untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses pengosongan atau pembongkaran bangunan tersebut. Pembacaan surat perintah pegosongan sudah dilakukan Jumat (5/8/2016) di lokasi yang diduduki masyarakat.

“Dalam surat tersebut kami menghimbau agar warga membongkar sendiri bangunannya dan mengosongkan areal tersebut. Surat sudah diterima mereka dan ada tanda terimanya,” tegasnya.

Mengamankan Aset Negara

Mantan camat Palue ini mengatakan, sebelumnya Selasa (2/8/2016) sudah dilaksanakan pertemuan di kantor Bappeda Sikka. Pertemuan ini ungkapnya, dihadiri staf Kementrian Hukum dan HAM,BPN, Kesbangpol, PT. Krisrama dari Keuskupan Maumere, Bupati Sikka dan masyarakat adat yang mengklaim memiliki tanah tersebut.

Rumah yang dibangun masyarakat di tanah HGU Nangahale
Saat pertemuan tersebut kata Ferry, Bupati Sikka menegaskan agar masyarakat yang menguasai tanah tersebut dan mendirikan bangunan di atasnya agar sesegera mungkin mengosongkannya. Pemda Sikka pun telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali.

“Kami juga sudah melakukan pendekatan dengan warga yang mendirikan rumah di areal tersebut agar segera mengosongkannya. Warga juga sudah kami sampaikan bahwa jika tidak diindahkan maka akan dilakukan pengosongan secara paksa,” sebutnya.

Selaku kepala Satpol PP kata Ferry, hanya menjalankan aturan dan mengamankan aset negara. masyarakat adat yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut sambungnya sudah melakukan pertemuan dengan Pemda Sikka, DPRD Sikka, Uskup Maumere, BPN Pusat bahkan menanyakan ke Kemenkum HAM dan BPN Pusat terkait status tanah tersebut.

Dalam pertemuan ungkapnya,sudah dijelaskan bahwa status tanah tersebut merupakan milik negara, bahkan ini juga disampaikan staff dari Kemenkum HAM dan BPN Pusat dan hal ini sudah diketahui masyarakat adat yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut.

“Dalam satu dua hari ini kami akan turun kembali ke lokasi untuk mengecek kondisi dan situasi yang ada untuk kepastian sebelum mengambil tindakan pembongkaran,” pungkasnya.

Untuk diketahui, lebih dari seribu orang warga masyarakat Tana Ai (sebutan bagi suku di bagian timur kabupaten Sikka) menduduki tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nangahale yang dikelola Keuskupan Maumere di Kecamatan Talibura, Sabtu (09/08/2014).

Ribuan orang itu datang dari lima desa yakni Natarmage, Tuabao dan Ilinmedo di kecamatan Waiblama, desa Nangahale di kecamatan Talibura, dan desa Runut  di Kecamatan Waigete. Ribuan warga ini mengaku sebagai komunitas adat suku Goban dan suku Soge.

Sejak saat itu, pendudukan tanah terus berlanjut. Tanah HGU ini semula dikelola Keuskupan Agung Ende  melalui PT. Diag sejak tanggal 5 Januari 1989  dan sesudah tanggal 31 Desember 2013 dikelola Keuskupan Maumere melalui PT. Krisrama.

Pengamatan yang dilakukan Cendana News di lokasi, Jumat (5/8/2016), ratusan rumah yang sebagian besar beratapkan ilalang dan berdinding bambu belah (Halar) didirikan masyarakat di atas lahan HGU sejak perkebunan jati di sebelah barat hingga perkebunan kelapa selepas pertigaan Patiahu.

Di atas lahan sepanjang ± 5 kilometer yang berada persis di kedua sisi jalan negara trans Flores tersebut, sudah dibangun rumah sangat sederhana dengan ukuran ± 2x3 meter. Tiang bangunan memakai kayu bulat dan kelapa serta semuanya masih berlantai tanah.Setiap orang dikatakan mendapatkan lahan seluas 20x30 meter dan sebagian sudah membangun rumah dan menanamnya dengan jagung dan sayuran.(Ebed de Rosary)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: