SENIN, 29 AGUSTUS 2016

SUMENEP --- Banyaknya perusahaan Minyak dan Gas (Migas) yang beroperasi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Namun sayang harapan tersebut masih belum terpenuhi dengan tertutupnya informasi terkait  Dana Bagi Hasil (DBH). 

Seharusnya dengan banyaknya perusahaan Minyak dan Gas (Migas) yang beroperasi di ujung timur Pulau Madura ini tidak selayaknya banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, karena kekayaan alam seperti Minyak dan gas (Migas) yang dimiliki cukup banyak dikeruk oleh perusahaan. Sehingga keberadaan perusahaan tersebut sepatutnya mampu membangkitkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat, tetapi pada kenyataannya kekayaan yang banyak dikeruk belum bisa merubah kesejahteraan masyarakat.

“Jadi adanya DBH dari perusahaan Migas pemerintah harus serius mengelolanya, karena selama ini masih belum ada keseriusan dari pemerintah. Akibatnya masyarakat yang menjadi daerah dampak dari eksplorasi dan eksploitasi, kehidupannya tetap saja tidak ada perubahan, itupun sangat jauh dari kesejahteraan,” kata Hazmi, Kordinator Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (GERAMSI) Kabupaten Sumenep, Senin (29/8/2016).

Disebutkan, dengan belum adanya perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat yang menjadi daerah dampak sudah menunjukkan belum adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas). Sehingga keberadaan dana tersebut terkesan di sembunyikan, akibatnya masyarakat banyak yang tidak tahu besaran serta peruntukan dana yang diperoleh dari kekayaan itu.

“Sampai sekarang Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) memang tidak transparan, maka banyak masyarakat yang bertanya-tanya kemana saja dana itu, karena kondisi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah dampak tidak mengalami perubahan. Percuma kita punya kekayaan, apalagi dikeruk oleh orang lain, tapi kunjung mensejahterakan masyarakat setempat,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya selaku masyarakat daerah ini merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak kunjung terbuka mengenai keberadaan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas). Sebab jika tidak dikelola dengan benar nantinya masyarakat yang akan menjadi korban. 
[M. Fahrul]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: