RABU, 31 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, Pemerintah terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan APBD, baik dalam tahapan penganggaran, Pelaksanaan, maupun pelaporan pertanggungjawaban.


Hal tersebut disampaikan dalam menyikapi permintaan dari Fraksi PKS, PPP dan Golkar untuk menindaklanjuti desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, agar lebih memperketat pengawasan dengan menerapkan sistem reward dan punishment dalam penyerapan anggaran APBD.

Menurut Sri, upaya itu dilakukan dengan mendorong penetapan APBD tepat waktu, melalui percepatan penetapan alokasi anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN yang akan digunakan untuk penyusunan RAPBD.

Disebutkan, Pemerintah menyarankan, daerah yang mempunyai kinerja baik dalam pengelolaan APBD berpeluang mendapatkan reward dan Dana Intensif Daerah (DID).

"Kebijakan pengalokasian DID itu, bertujuan untuk memberikan penghargaan, sekaligus mendorong daerah guna meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat,"tutupnya.

Sementara itu, punishment untuk daerah yang terlambat menetapkan dan menyampaikan Perda APBD dengan menunda penyaluran Dana Alokasi Khusus ( DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Jadi, upaya untuk pengendalian pelaksanaan APBD antara lain dilakukan dengan adanya kewajiban daerah untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran dan posisi kas daerah setiap bulan kepada pemerintah pusat,"ujar Sri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (31/8/2016).

Dia menjelaskan, berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut, Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan pengendalian pelaksanaan APBD agar penyerapannya lebih optimal.

"Dengan penerapan punishment tersebut diharapkan daerah dapat lebih mengoptimalkan penyerapan APBD dan mengurangi uang kas atau simpanan pemerintah daerah di Bank dalam jumlah yang tidak wajar," ungkapnya

"Termasuk yang bersumber dari alokasi transper ke daerah, guna mendanai sektor publik yang dapat memberikan multiplier effect yang optimal bagi masyarakat di wilayah,"sambungnya.
[Adista Pattisahusiwa]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: