SELASA, 2 AGUSTUS 2016

SUMENEP --- Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Adipura, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terus menuai sorotan dari wakil rakyat daerah setempat. Pasalnya tempat baru yang disediakan oleh pemerintah terhadap para pedagang untuk berjualan dinilai kurang layak, akibatnya membuat pedagang merasa kurang nyaman saat menjajalkan barang dagangannya.

Nurus Salam, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep.

Semestinya pihak terkait menyediakan tempat terlebih dahulu yang cukup refresentatif bagi para pedagang, agar ketika mereka dipindah dari tempat yang lama mereka merasa nyaman. Tetapi yang dialami pedagang pasca relokasi sangat berbeda, selain tempat yang cukup sempit dan membuat pengunjung sepi, jalanan itu hanya ramai dengan pengendara yang melintas. Bahkan pendapatan yang mereka peroleh menurun drastis dibanding dengan tempat sebelumnya.

"Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) harus dilakukan dengan tahapan yang jelas, pertama mengenai tempat baru yang akan ditempati oleh pedagang. Jadi Pemkab harus menyediakan tempat yang refresentatif, maka ketika melakukan relokasi tidak lagi terjadi pelanggaran terhadap ketertiban umum," kata Nurus Salam, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Selasa (2/8/2016).

Disebutkan, bahwa selama ini tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah terhadap pedagang yang telah direlokasi masih mengganggu arus lalu lintas dan aktifitas warga setempat. Karena tempat tersebut masuk areal perkantoran dan tempat pendidikan, sehingga dengan tempat baru itu bukan tambah nyaman, tetapi pedagang malah semakin sengsara. 

"Ini akan berdampak kepada lingkungan yang ada di sekitar, sehingga sangat mengganggu terhadap terhadap aktifitas warga. Makanya dalam waktu dekat kami akan memanggil tim relokasi untuk menjelaskan kepada kami di DPR," jelasnya.

Selain itu pihaknya juga akan turut mencarikan solusi terbaik terkait permasalahan yang dialami para pedagang pasca relokasi, karena jika tetap dibiarkan bertempat yang tidak layak itu akan berdampak buruk. Bahkan kemungkinan ada masalah baru yang nanti sulit dicarikan solusi.

"Kalau tetap ditempatkan disini dan akhirnya berdampak tidak baik kepada masyarakat dan pedagang, maka kami selaku wakil rakyat akan tetap di depan mengawal kepentingan masyarakat bawah ini. Dari sebelumnya memang belum ada komunikasi dengan wakil rakyat terkait relokasi ini," terangnya. (M. Fahrul)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: