RABU, 17 AGUSTUS 2016

MALANG --- Selain menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Indonesia, pemerintah kota (Pemkot) Malang juga meluncurkan program Sunset Policy. Sebuah kebijakan untuk memberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan untuk masa pajak sampai dengan tahun 2012. Program ini diluncurkan usai upacara HUT RI di Balaikota Malang.


"Program Sunset Policy diluncurkan hari ini bertepatan dengan HUT RI agar selain ada semangat kemerdekaan, juga terdapat semangat peduli wong cilik," ujar Walikota Malang, Mochamad Anton, Rabu (17/8/2016).

Menurutnya, pemberlakuan penghampusan denda pajak PBB ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan juga meringankan beban masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat dapat mempergunakan program Sunset Policy ini dengan sebaik-baiknya.

"Kami berharap agar Sunset Policy bisa dipergunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat karena ini merupakan sebuah kesempatan," ungkapnya.

Sementara itu hal senada juga disampaikan oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Malang, Arief Wicaksono. Menurutnya kebijakan sunset policy adalah kebijakan yang bagus karena bisa meringankan beban masyarakat yang selama ini memiliki tunggakan sangsi administrasi dalam hal keterlambatan pembayaran PBB.

"Dengan dihapuskannya sangsi administrasi, masyarakat bisa lebih ringan dan lebih terbuka untuk membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Karena nanti pada akhirnya uang pajak tersebut juga akan kembali lagi di nikmati oleh masyarakat,"ucapnya.
[Agus Nurchaliq]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: