KAMIS, 25 AGUSTUS 2016

MATARAM --- Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenku) yang melakukan pemangkasan terhadap dana transfer daerah dinilai tidak adil tanpa mempertibangkan dan memperhatikan kondisi masing-masing daerah termasuk potensi dimiliki.


"Kebijakan pemotongan dana transfer daerah terkesan tidak adil, karena tanpa mempertibangkan kondisi dan potensi dimilik masing-masing daerah" kata Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin di Mataram, Kamis (25/8/2016).

Dikata Amin, NTB misalkan, memiliki tambang emas yang dikelolan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT), banyak menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mestinya itu jadi pertimbangan dalam melakukan pemangkansan anggaran, termasuk kondisi masyarakat setiap daerah.

Ia menjelaskan, bagaimanapun NTB sekarang ini sedang gencarnya melakukan percepatan pembangunan, khususnya sektor pariwisata, termasuk program pengentasan kemiskinan.

"Dengan kebijakan pemangkasan dana transfer daerah tersebut, jelas akan berdampak terhadap pembangunan yang ada" ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengingatkan, semestinya pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan harus dikonsultasikan dan melibatkan pemerintah daerah, karena bagaimanapun Pemda NTB maupun Pemda lain lebih tahu kondisi daerah masing dan ujung-ujungnya yang terkena imbas masyarakat juga.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: