RABU, 10 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Sidang kasus perkara gugatan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Legislatif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2016 khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) 1 antara dua orang Anggota Partai Demokrat Jawa Timur tahun 2014, yaitu Fandi Utomo dan Lucy Kurniasari masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.


Dalam persidangan lanjutan kali ini turut dihadiri secara langsung oleh pihak penggugat yaitu Lucy Kurniasari, mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Sementara itu, Fandi Utomo, seorang Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI sebagai pihak tergugat tidak tampak terlihat hadir di dalam ruangan persidangan di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu siang (10/8/2016).

Ali Nurdin S.H., sebagai pihak kuasa hukum dari pihak tergugat Fandi Utomo mengatakan  "Berdasarkan hasil perhitungan suara sah pada Pemilu Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 Tahun 2014 yang lalu dimenangkan oleh Fandi Utomo dengan peringkat nomor satu, sedangkan pihak penggugat yaitu Ibu Lucy berada di bawahnya atau peringkat nomor dua. Yang kami sesalkan adalah mengapa Ibu Lucy pada waktu itu tidak segera memanfaatkan kesempatan untuk menggugat klien kami ke Mahkamah Konstitusi," katamya kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, Rabu siang (10/8/2016).

"Sekarang bisa dikatakan Ibu Lucy sebagai pihak penggugat sudah kehilangan Legal Standingnya yaitu hak untuk mengajukan gugatan, mengapa tidak dari dulu, justru malah belakangan melakukan gugatan ke Mahkamah Partai Demokrat, misalnya sekarang masalah ini diadili oleh Mahkamah Partai, padahal objek pemeriksaan yang menyangkut tentang PHPU Dapil Jatim 1 khan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, itu sudah merupakan suatu keputusan final yang mengikat, tidak mungkin bisa diadili oleh lembaga lainnya," kata Ali Nurdin seusai persidangan di PN Jakarta Pusat.

Ali Nurdin juga menjelaskan bahwa klien nya jelas keberatan dengan adanya gugatan seperti ini, kalau misalnya menurut pendapat pihak penggugat pihaknya telah melakukan semacam pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu Legislatif yang sebagaimana dituduhkan selama ini mestinya forum nya jangan memakai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Forumnya tidak harus PHPU, misalnya bisa berupa pelanggaran berupa misalnya berupa kode etik, jadi kesannya menurut klien kami  pihak penggugat seolah-olah punya target atau niatan mengganti atau memaksakan kehendak untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Fandi Utomo dari kursi jabatannya sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat,"katanya.
[Eko Sulestyono]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: