SENIN, 22 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Massa pengemudi taksi online Se-Jabotabek berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mereka mendesak agar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tersebut, segera dicabut.


Dalam Orasinya, Pendemo merasa dirugikan. Sebab, Kemenhub hanya mewajibkan jasa angkutan online dengan menggunakan SIM A Umum, kendaraan harus di-KIR, serta kendaraan harus balik nama atas nama perusahaan.

"Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 itu merugikan kami sebagai sopir-sopir taksi online, maka kami menuntut agar segera dicabut,"ujar Koordinator Demo Agus di Depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, (22/8/2016).

Selain itu, Pendemo mengklaim bahwa peraturan tersebut masih dalam tahap sosialisasi, akan tetapi, Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta telah melakukan Razia terhadap mereka tanpa dasar hukum.

"Tindakan razia tersebut telah membuktikan pemerintah tidak peduli terhadap kami selaku pengemudi online yang mencari penghasilan halal, tindakan kebijakan ini merupakan titipan dari pengusaha besar untuk mematikan kami rakyat kecil,"ujar pendemo.

Dalam aksi mereka meminta beberapa hal, diantaranya:

1, Menteri perhubungan segera mencabut Permenhub no 32.Tahun 2016.
2, Menolak menggunakan surat izin mengemudi A Umum.
3, Kebijakan yang mengharuskan memiliki 5 kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama perusahaan.
4, Menolak kewajiban untuk memiliki tempat penyimpanan kendaraan (Pool).
5, Memohon Kepada presiden Jokowi agar lebih peduli terhadap rakyat kecil.
[Adista Pattisahusiwa]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: