RABU, 24 AGUSTUS 2016

LAMPUNG --- Proses pembangunan Jalan Tol Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggibesar Lampung mulai melintas di ruas jalan nasional  yang ada di wilayah Lampung Selatan yang berimbas akan dibongkarnya Jalan Lintas Sumatera sepanjang 120 meter selebar jalan tol yang akan dibangun. Sebelum proses pembangunan jalan tol Sumatera di STA 007 tersebut arus lalu lintas dari arah Bakauheni menuju sejumlah wilayah di Pulau Sumatera terpaksa dialihkan menggunakan jalan baru yang dibangun tidak jauh dari lokasi pembangunan Jalan Tol Sumatera.


Menurut salah satu pekerja proyek Tol Sumatera dari PT Pembangunan Perumahan (PP),Ahmad, pengalihan jalur lalu lintas dilakukan sejak pagi ini (24/8) hingga proses pengerjaan pembuatan jembatan serta terowongan selesai dikerjakan. Arus lalulintas menggunakan jalur baru tersebut menurut Andi tetap harus memperhatikan arus lalu lintas ratusan kendaraan pengangkut material tanah padas dan tanah merah yang dilakukan dalam proses pembersihan lahan (land clearing).

“Beberapa petugas disiapkan untuk mengatur lalu lintas akibat lalu lalang kendaraan pengangkut material sehingga pengendara harus berhati hati dari dua arah,” ungkap Ahmad saat ditemui Cendana News di lokasi proyek pembangunan Jalinsum, Rabu (24/8/2016).

Proses pembongkaran jalan Lintas Sumatera menurut Andi akan dilakukan secepat mungkin agar arus lalu lintas tidak terganggu sebab dengan adanya proses pembangunan tol sebagian mengganggu pengguna jalan terutama pengendara kendaraan roda dua.  Keluhan para pengguna jalan diakibatkan dengan adanya material tanah pembongkaran Jalan Lintas Sumatera dengan adanya penyiraman oleh pihak pembangunan jalan tol Sumatera yang berakibat jalan menjadi licin.

Salah satu pengendara kendaraan dari arah Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakauheni, Aji, mengaku setiap hari melintasi jalan tersebut dan kerap terkena polusi debu saat jalan belum disiram oleh pihak pembangunan jalan tol. Namun saat jalan disiram oleh petugas justru jalan menjadi licin dan membahayakan pengendara.

“Saya harus berhati-hati karena setelah disiram jalan menjadi licin sementara jika tidak disiram saya harus memakai masker karena banyaknya debu yang beterbangan dari material tanah tol” ungkap Aji.


Ia menyayangkan pihak kontraktor tol Sumatera yang tidak melakukan penutupan pada kendaraan pengangkut tanah yang menimbulkan debu beterbangan mengganggu pengendara. Selain itu rumah warga di sepanjang jalur yang dilintasi juga terkena debu yang mengotori kaca dan bagian rumah warga. Pantauan Cendana News beberapa pekerja terlihat sedang melakukan proses pengeboran untuk menempatkan tiang pancang jembatan layang di beberapa titik di STA 00 dan STA 008.

Proses pembebasan lahan dan ganti rugi Tol Sumatera dari ruas Bakauheni telah mencapai beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Penengahan meskipun banyak warga yang menerima ganti rugi lahan akibat status kepemilikan tanah yang bermasalah.

Sebelumnya sebanyak 36 orang pemilik lahan di Desa Tetaan, Kecamatan Penengahan menerima ganti rugi pembangunan jalan tol sumatera pada (18/8/2016) lalu. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan ganti rugi senilai Rp13,6 miliar untuk 43 bidang lahan yang dimiliki 36 orang tersebut. Pencairan ganti rugi tersebut dilaksanakan di gedung serba guna (GSG) Kecamatan Penengahan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syahrial R. Fahlevi mengatakan, pencairan ganti rugi untuk pembebasan lahan pembangunan jalan tol dilaksanakan secara bertahap. Menurutnya, hingga saat ini pembebasan lahan di Kecamatan Penengahan baru di Desa Tetaan dan Desa Banjarmasin.

“Ganti rugi akan diberikan setelah masyarakat menyatakan menerima dengan nilai yang telah ditentukan tim independen pada tahap ini kami memberikan ganti rugi kepada 36 orang pemilik 43 bidang di Desa Tetaan. Nilai total ganti rugi sebesar Rp13,6 miliar,” kata Syahrial.


Menurut Syahrial, sampai saat ini terdapat sekitar 10 orang di Desa Tetaan yang belum menerima ganti rugi. Alasannya sebagian besar warga meminta nilai ganti rugi dinaikkan. Kami tidak berkompeten soal itu karena yang menentukan nilai ganti rugi seperti lahan, rumah dan tanam tumbuh adalah tim apraisal.

Sementara itu, Ketua tim pengadaan tanah JTTS Bakauheni-Terbanggibesar Sudiarto mengatakan, masyarakat pemilik lahan yang akan menerima ganti rugi dari pemerintah harus membawa surat-surat kepemilikan lahan yang sah sesuai nama di KTP.

“Penerima ganti rugi tidak bisa diwakilkan dan sesuai nama kepemilikan lahan serta KTP karena harus langsung diambil dan diurus oleh pemilik sah tanah dan bangunan yang terkena tol,” kata Sudiarto.

Sudiarto yang juga Kepala BPN Kabupaten Lampung Selatan mengatakan, pemilik lahan diberikan waktu 14 hari setelah dilaksanakan musyawarah ganti rugi untuk mengajukan keberatan atau sanggahan kepada tim pengadaan lahan.

“Jika selama 14 hari tidak ada sanggahan maka ganti rugi tol akan diberikan. Tetapi kalau ada sanggahan kami akan lakukan klarifikasi kembali. Namun jika terjadi sengketa lahan, persoalan itu akan dilimpahkan ke pengadilan dan uang ganti rugi disimpan oleh pengadilan. Siapa yang memenangkan hasil sidang itu, mereka yang akan menerima ganti rugi tersebut,” paparnya.

Sudiarto menegaskan, tim pengadaan lahan tidak memungut biaya sedikitpun. Namun jika ada oknum yang mengatasnamakan tim pembebasan lahan atau pengadaan lahan meminta uang segera laporkan ke petugas kepolisian. Uang ganti rugi lahan diberikan kepada pemilik lahan melalui rekening Bank yang ditunjuk pemerintah.
(Henk Widi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: