SELASA, 23 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (Pukat FH UGM) Yogyakarta, menyayangkan rencana Pemerintah yang hendak menghapuskan syarat pemberian remisi bagi tindak pidana khusus melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pengganti PP Nomor 19 Tahun 2012, Justice Collaborator dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.


Pukat FH UGM berpandangan, penghapusan syarat remisi yaitu 'bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya' atau yang disebut justice collaborator, akan mempermudah bagi terpidana kasus korupsi mendapatkan remisi. Padahal, syarat justice collaborator' selama ini menjadi ganjalan bagi para terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi.

Peneliti Pukat FH UGM, Zaenur Rohman, dalam keterangannya kepada awak media di kantornya, Selasa (23/8/2016), memaparkan, melalui Rancanangan Peraturan Pemerintah (RPP) Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengganti PP Nomor 9 Tahun 2012, syarat justice collaborator yang semula diatur dalam Pasal 34 A Ayat 1 Huruf a PP Nomor 99 Tahun 2012 akan dihilangkan dalam PP Pengganti.

Alasan penghapusan itu, menurutnya, karena adanya kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Padahal, menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) yang bisa diakses melalui Sistem Database Pemasyarakatan secara online oleh masyarakat, menunjukkan jumlah penghuni Lapas dari kasus korupsi hanya 2 Persen saja, atau hanya sekitar 3.894 orang dari total penghuni Lapas sebanyak 193.749 orang.

Jumlah tahanan kasus korupsi tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah tahanan kasus narkoba yang mencapai 22.157 orang, dan yang seharusnya menjalani rehabilitasi sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, kata Zaenur, mempermudah remisi bagi terpidana kasus korupsi tidak menjawab masalah kelebihan kapasitas Lapas.

Dijelaskan Zaenur, masalah kelebihan kapasitas Lapas adalah masalah kompleks yang sebenarnya juga terkait dengan sistem peradilan pidana, mulai dari tujuan pemidanaan, bentuk pemidanaan, hingga masalah penahanan dan sebagainya. Namun, ketika alasan kelebihan kapasitas Lapas itu dibantah, kata Zaenur, Menkum HAM kemudian beralasan lagi dengan mengatakan jika hal itu dilakukan untuk memperbaiki sistem peradilan.


"Padahal, justice collaborator justru seharusnya dimasukkan ke dalam sistem peradilan, bukan diletakkan di dalam PP. Hal ini menunjukkan kebingungan Menkum HAM, karena sebenarnya justice collaborator sudah diatur dalam sistem peradilan", ungkapnya.

Dalam pasal yang mengatur justice collaborator, jelas Zaenur, pelaku yang bekerjasama atau saksi pelaku dalam konsep UU No. 31/2014 mendapatkan penanganan khusus, penghargaan atas kesaksian maupun perlindungan melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Ada pun bentuk penghargaan atas kesaksian berupa keringanan vonis pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan sebagainya. Bahkan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga akan menuntut lebih ringan.

Selain akan menghapus justice collaborator, Menkum HAM juga menyatakan, dalam hal pemberian remisi tetap akan bekerjasama dengan lembaga terkait. Namun kenyataannya, kata Zaenur, Draf RPP menghapus Pasal 34 B yang mengatur syarat pertimbangan tertulis dari menteri dan atau pimpinan lembaga terkait dihapuskan. 

"Dengan demikian, pemberian remisi sepenuhnya akan menjadi kewenangan Kemenkum HAM", tegasnya.

Zaenur yang dalam keterangannya kepada media didampingi peneliti Pukat FH UGM lainnya, Hifdzil Alim dan Fariz Fachryan, menjelaskan, penambahan syarat remisi menjadi tanda jika suatu tindak pidana itu sangat serius. Hanya tindak pidana khusus saja yang dibebankan penambahan syarat remisi itu, seperti pidana khusus terorisme, narkotika dan prekursor, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisir.

Karenanya, jika syarat justice collaborator dihilangkan, lanjut Zaenur, akan menghilangkan efek jera dan mengurangi rasa takut untuk melakukan tindak pidana. Para pejabat akan semakin tidak takut untuk melakukan korupsi, karena jika sampai terungkap, di Lapas akan banyak mendapatkan remisi.

Selain itu, katanya, koruptor juga akan semakin leluasa menikmati berbagai jenis remisi yang diobral dalam Pasal 31-44 RPP, meliputi remisi umum dan khusus. Remisi khusus meliputi remisi hari besar keagamaan, remisi tambahan, dan remisi kemanusiaan yang sangat mudah diatur pemberiannya, karena besarnya faktor subyektifitas dan mudahnya pemenuhan syarat tersebut oleh narapidana.

Hilangnya persyaratan justice collaborator, tegas Zaenur, juga akan semakin membuat koruptor enggan bekerjasama dengan penegak hukum. Padahal, katanya, pengungkapan kasus korupsi tidak mudah, apalagi kasus suap, yang biasanya hanya bisa diungkap jika salah satu pihak buka suara seperti kasus cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur BI. 

"Penghapusan justice collaborator sebagai syarat remisi bagi napi kasus pidana korupsi sama sekali tidak memiliki landasan yuridis, filosofis maupun sosiologis. Karena itu, penghapusan syarat remisi tersebut sama saja dengan obral remisi" pungkasnya. 
(koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: