RABU, 24 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- Dengan adanya Lisensi FLEGT VPA, para pelaku bisnis kayu baik skala kecil maupun besar, bahkan pengrajin souvenir berbahan limbah kayu sekalipun yang berharap bisa menjual produknya ke luar negeri harus memiliki Sertifikat SVLK.

Sutarto, Kadinas Kehutanan DIY
Tanpa Sertifikat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), setiap produk kayu apa pun tidak akan diterima di dunia internasional. Karenanya, para pelaku bisnis bidang industri kayu baik besar maupun kecil diminta untuk segera mengurus sertifikasi tersebut.

SVLK memberikan insentif bagi pelaku yang menjaga kesahihan dan kelestarian hutan dengan memudahkan akses pasar hanya bagi produk-produk legal yang telah diverifikasi dan akan melakukan pemblokiran akses pasar bagi kayu yang tidak legal. Dengan kata lain, setiap produk kayu yang bersertifikat SVLK berarti semua proses industrinya mulai dari asal-usul kayu, produksi, pemrosesan, transportasi dan perdagangannya telah terverifikasi memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan dan peraturan lain di Indonesia.

Staf Ahli Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bidang Industri dan Perdagangan Internasional, Ir. Laksmi Dhewanthi, MA., ditemui usai membuka acara Sosialisasi FLEGT VPA di Yogyakarta, Rabu (24/8/2016), mengatakan, dengan Sertifikat SVLK ini, industri kayu menjadi memiliki keunggulan komparatif dibandingkan industri lain yang tidak berlisensi.

Di tengah era pasar global, kata Laksmi, persyaratan tersebut mau tidak mau harus dipenuhi, karena pembeli menuntut produk berkualitas yang memiliki dampak negatif lebih sedikit. Sertifikat SVLK, katanya, bukan serifikat biasa, melainkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga kompeten dan bisa dipertanggungjawabkan. 

"Dan, Serifikat SVLK ini bukan kewajiban tambahan, melainkan kewajiban dasar yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis kayu baik skala kecil maupun besar", jelasnya.

Laksmi mengakui dalam pelaksanaannya, sekarang ini masih banyak keluhan dari para pelaku industri kayu, utamanya dari pelaku bisnis kayu skala kecil seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). Menurut Laksmi, keluhan antara lain menyangkut prosedur dan kriteria yang dianggap berat, terlalu banyak dokumen dan biaya yang cukup mahal serta lamanya waktu pengurusan Sertifikat SVLK.

Laksmi Dhewanthi, Staf Ahli Kemen LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional
Namun demikian, Laksmi menegaskan jika SVLK harus dipenuhi oleh setiap pelaku industri kayu agar bisa merebut pasar dunia. Berbagai kendala atau keluhan pelaku industri dalam pengurusan SVLK, pun telah diupayakan berbagai langkah solusi. Dalam hal biaya pengurusan yang mahal, berkisar antara Rp. 8 Juta untuk skala UKM dan Rp. 30 Juta untuk skala industri besar, Pemerintah melalui kementerian terkait pun akan memberikan bantuan kepada UKM. Selain itu, guna menekan beban biaya pengurusan SVLK juga bisa dilakukan dengan cara berkelompok. Artinya, setiap kelompok yang terdiri dari beberapa anggota bisa mendapatkan satu sertifikat SVLK yang bisa digunakan bersama-sama.

Terhadap pemegang Sertifikat SVLK, kata Laksmi, akan terus dilakukan pengawasan dan harus diperpanjang masa berlakunya untuk menjamin komitmen pelaku industri kayu melakukan setiap proses yang disyaratkan dalam SVLK. Dan, pengurusan perpanjangan SVLK ini, menurutnya, tidak akan sulit karena sebagian besar dokumen sudah dimiliki sejak pengurusan pertama. Sementara itu, Laksmi mengatakan, sejauh ini telah ada sebanyak 2.800 pelaku industri kayu di Indonesia yang telah memiliki SVLK. Jumlah tersebut diharapkan terus bertambah, mengingat potensi dan pelaku industri kayu di Indonesia yang juga sangat besar jumlahnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DI Yogyakarta, Sutarto, mengatakan, di Yogyakarta sendiri baru tercatat sebanyak 52 IKM dan UKM. Dari jumlah tersebut baru 13 unit yang sudah memiliki SVLK. Jumlah tersebut diakui Sutarto masih sangat jauh dari yang diharapkan. Namun, pihaknya terus melakukan berbagai upaya guna mendorong pelaku industri kayu untuk memenuhi persyaratan SVLK. 

"Saat ini pun, kami sedang merintis dua kelompok industri kayu yang ada di Gunungkidul dan Bantul", ujarnya. 

Yogyakarta merupakan kota yang banyak memiliki potensi dan pelaku industri kayu, mulai dari pengrajin souvenir berbahan limbah kayu dan semuanya harus bersertifikat SVLK. Setidaknya, kata Sutarto, ada sebanyak 300 lebih pelaku industri kayu di Yogyakarta, baik berskala kecil, menengah dan besar. Namun demikian, Sutarto optimis para pelaku industri kayu di Yogyakarta akan segera memenuhi SVLK tersebut, terlebih ketika saat ini telah ada jaminan kemudahan ekspor bagi pelaku industri kayu yang bersertifikat SVLK. 
(koko)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: