SENIN, 22 AGUSTUS 2016

LAMPUNG --- Penyuluh pertanian yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dibuat ketar ketir dengan munculnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Salah satu poin PP Nomor 18 tahun 2016 diantaranya peleburan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melebur menjadi beberapa SKPD untuk melakukan perampingan lembaga di pemerintah daerah. Salah satu lembaga yang kemungkinan akan dihilangkan diantaranya kelembagaan penyuluh pertanian. Salah satu penyuluh pertanian di Kantor Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Penengahan, Safrudin mengaku pasrah jika terjadi penghilangan lembaga tersebut.


Safrudin mengungkapkan, lembaga penyuluhan serta petugas penyuluh pertanian hingga saat ini sangat diperlukan oleh para petani khususnya dalam mendampingi masyarakat petani. Sebab selama ini beberapa hal yang dialami petani seperti serangan hama terhadap tanaman padi diantaranya organisme pengganggu tanaman (OPT) masih tetap menjadi tugas penyuluh yang dibutuhkan petani.

"Selama ini kami memberikan penyuluhan kepada petani sesuai dengan tugas kami namun jika lembaga penyuluhan dihapus ya kami tetap pasrah saja karena tujuannya untuk efisiensi kelembagaan dan kami juga tetap bisa melakukan penyuluhan meski tidak memiliki lembaga lagi tentunya dalam masyarakat," ungkap Safrudin saat dikonfirmasi media Cendana News, Senin (22/8/2016).

Ia mengaku ketar ketir dengan perampingan tersebut meski akhirnya tetap mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016. Ia bahkan bahkan berharap sesuai dengan aturan yang berlaku tugas tugas penyuluh masih tetap digunakan meski dengan kelembagaan yang diubah dan dilebur.Safrudin yang sudah menjadi petugas penyuluh pertanian selama belasan tahun mengaku bertugas mendampingi gabungan kelompok tani (Gapoktan) di beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Penengahan dan peranan penyuluh masih sangat diharapkan petani.


Adanya rencana perampingan kelembagaan dan instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan merupakan implementasi dari PP Nomor 18 tahun 2016. Perampingan sejumlah instansi tersebut merupakan upaya untuk melakukan efisiensi kerja sejumlah instansi dan sekretariat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Beberapa instansi bahkan menurut Kepala bagian organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Maturidi, dipastikan akan mengakibatkan perubahan nama serta pemangkasan atau perampingan jabatan. 

Menurut maturidi, terbitnya kebijakan tersebut mengacu pada dikeluarkannya PP No.18 tangga; 19 Juni 2016 lalu yang secara otomatis mewajibkan semua daerah melakukan perombakan instansi dan jabatan. Berdasarkan PP tersebut daerah dengan tipe A atas penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) salah satunya adalah Kabupaten Lampung Selatan diantaranya jabatan sekretariat hanya akan diisi oleh 3 staf ahli dan sebanyak 3 asisten. S

"Sementara untuk instansi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD)  berdasarkan PP tersebut sebagian wajib diadakan sebagian ditiadakan serta disesuaikan dengan kebutuhan wilayah setiap kabupaten," ungkap Maturidi.

Ia mengungkapkan hingga saat ini pemerintah daerah sedang melakukan langkah langkah persiapan dengan melakukan rapat internal dan berkoordinasi dengan bupati. salah satu hasil rapat internal tersebut diantaranya membahasa kemungkinan susunan jabatan pada sekretariat diantaranya staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik akan digabung dengan bidang ekonomi dan pembangunan. Sementara staf ahli dan asisten yang lain masih akan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan.


Berdasarkan data yang dihimpun Cendana News, dalam PP Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, pada Paragraf 1 Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 74 ayat (1) Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota type A terdiri atas paling banyak tiga asisten. Ayat (2) asisten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian. Ayat (3) bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri atas paling banyak tiga sub bagian.

Secara khusus berdasarkan PP tersebut Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan daerah tipe A pembentukan SKPD yang wajib diadakan diantaranya pembentukan SKPD yang wajib diadakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial.

Sementara itu SKPD yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar akan dilakukan perampingan diantaranya berkaitan dengan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan,lingkungan hidup,administrasi kependudukan dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Upaya tersebut dilakukan untuk melakukan efisiensi instansi mengacu pada PP nomor 18 tahun 2016.
(Henk Widi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: