JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

SUMENEP --- Berbagai upaya keluarga korban kekerasan seksual asal Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terus mereka lakukan. Salah satunya dengan mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) guna untuk mengadukan permasalah yang dialaminya agar segera mendapat sebuah keadilan.

Ahmad Rijali, Salah satu orang tua korban kekerasan seksual di Kabupaten Sumenep.
Inisiatif mendatangi berbagai lembaga yang bisa menangani masalah para korban kekerasan seksual tersebut lantaran penanganan hukum di daerah terkesan jalan ditempat. Sehingga dengan sungguh terpaksa para korban dan orang tuanya berangkat ke Jakarta untuk mengadukan masalah yang dialami agar pelaku bisa dihukum sesuai perbuatannya.

“Kalau masalah rehap dan sebagainya pendampingan memang saya tidak pungkiri, saya memang didampingi dan di fasilitasi. Tetapi untuk proses hukumnya memang di kejaksaan kita bisa bayangkan saja kenapa sampai lima kali dikembalikan, padahal banyak lain yang lebih rumit dan runyam empat kali saja sudah P 21. Nah itu kan tanda tanya besar,” kata Ahmad Rijali, ‎ Salah satu orang tua korban kekerasan seksual di Kabupaten Sumenep, Jumat (5/8/2016).

Disebutkan, bahwa dengan kondisi penanganan hukum yang lamban membuat ia terus memperjuangkan hak-haknya untuk mendapat sebuah keadilan dengan mengadukan permasalahan yang menimpa anaknya ke tingkatan lembaga di pusat. Itupun keperegiannya ke Jakarta tanpa ada fasilitas dari pemerintah daerah setmpat, sehingga mereka berangkat bersama seluruh korban dengan menggunakan biaya sendiri selama enam hari berada di Jakarta.

“Jadi dengan langkah ini kami mempunyai harapan keadilan terhadap para korban bisa terpenuhi, meskipun kita masih belum tahu masalah vonis yang akan dijatuhkan terhadap pelaku. Makanya meski kami tidak didampingi oleh pemerintah daerah untuk datang ke Jakarta dalam masalah ini, tetap saja berangkat bersama korban, supaya masalah ini diperhatikan secara secara serius,” jelasnya.

Ia mengaku seminggu seminggu sebelum berangkat ke Jakarta untuk mengadukan masalah yang dialami sudah melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah, namun mereka di wanti-wanti tidak harus berangkat ke Jakarta dengan alasan selesaikan proses hukum terlebih dahulu. Namun pada saat berkas yang kelima kalinya dikembalikan ia terpaksa berangkat untuk memperjuangkan haknya mendapatkan keadilan.

“Selama ini kami di dampingi oleh pemerintah daerah dalam hal pengangan seperti rehap, pengobatan anak-anak dan lainnya. Tetapi kalau di hukumnya di dampingi juga, namun tetap saja dari bulan Januari sampai sekrang tetap tidak ada perkembangan. Bahkan kami sempat tidak diijinkan untuk mengadu ke Jakarta dengan alasan malu jika sampai di ketahui di pusat, tetapi bagi saya tidak ada malu sebagai orang tua, karena ini merupakan prinsip,” paparnya.

Dalam kasus kekerasan seksual tersebut sebanyak enam anak dibawah umur menjadi korban sodomi oleh seorang guru gaji beberapa bulan lalu, namun pihak keluarga merasa tidak puas dengan penanganan hukum di daerah ini akhirnya melaporkan ke berbagai lembaga yang akan dapat membantunya dalam penanganan proses hukum supaya para korban mendapatkan keadilan. (M. Fahrul)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: