JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

MAUMERE --- Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu berkerja sama agar program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) bisa terlaksana dan program kegiatan yang direncanakan bisa tercapai.

Kawasan di sepanjang bantaran kali di kota Maumere yang masih kumuh dan akan dibenahi,
Pasalnya, kerja sama ini penting mengingat program Kotaku melibatkan segenap lapisan di pemerintahan terkait sinergitas program. Selain itu, peran serta masyarakat juga dilibatkan untuk mendukung program ini.

Demikian disampaikan Saiful Amin, staf lembaga Kotaku provinsi NTT saat ditemui Cendana News, Jumat (26/8/2016). Dikatakan Saiful, segenap perlu stakeholder bekerjasama sehingga target yang ditetapkan bisa tercapai.

“Tahun 2019 ditargetkan semua wilayah di Kota Maumere yang dianggap kumuh bisa dibenahi dan ditata,” ujarnya.

Kotaku sebagai lembaga sebut Saiful berfungsi membantu perencanaan masyarakat agar bisa sinergi dengan rencana kerja Pemerintah daerah. Pemerintah daerah membuat kebijakan sementara Kotaku mengedukasi masyarakat.

“Kita masih tahap perencanaan, menggali potensi dan masalahnya tahun ini, sesudahnya ada perencanaan baru dilakukan sosialisasi dan alokasi penganggaran dari pusat maupun daerah,” terangnya.

Ada 7 indikator yang ditetapkan Peraturan menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 2 tahun 2016 bebernya yakni jalan lingkungan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, keteraturan bangunan serta satu lagi indikator yaitu ruang terbuka publik.

“Semuanya terkait persoalan sosial dan juga kesadaran masyarakat serta masalah ekonomi,” ungkapnya.

Lembaga Kotaku papar Saiful berpedoman pada daerah yang dianggap kumuh dan sudah ditetapkan pemerintah daerah melalui SK Bupati. Daerah ini sebutnya ini menajdi titik awal untuk disurvei.

“Diharapkan program ini bisa berjalan sesuai target agar kota Maumere bisa dibenahi dan ditata agar kawasan kumuh yang ada menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Saiful Amin staff lembaga Kotaku Provinsi NTT
Untuk diketahui, penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kota atau kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. 

Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar.

Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 hektar kumuh tanpa menggusur. 

Oleh karena itu, DJCK menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU. (Kota Tanpa Kumuh).
(Ebed de Rosary)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: