KAMIS, 18 AGUSTUS 2016

SUMENEP --- Puluhan mahasiswa Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) setempat pada Kamis (18/82016). Mereka mempertanyakan regulasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di daerah ini, pasalnya sampai sekarang dana kompensasi tersebut tidak jelas terhadap masyarakat.

Puluhan mahasiswa sedang menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Para mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (Gramsi) daerah ujung timur Pulau Madura ini meminta transparansi mengenai keberadaan dana kompensasi dari perusahaan. Sehingga masyarakat yang menjadi dampak operasinya seluruh perusahaan bisa menikmatinya, agar tidak hanya menikmati dampaknya saja.

"Daerah ini memiliki kekayaan Minyak dan Gas (Migas), itupun juga banyak perusahaan yang melakukan eksploitasi maupun eksplorasi di disini, tetapi apa kontribusi yang diberikan kepada masyarakat tidak jelas. Itupun transparansi dari daerah mengenai dana bagi hasil masih kurang, sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu," kata Imam Arifin, Kordinator Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (Gramsi) Kabupaten Sumenep, Kamis (18/8/2016).

Disebutkan, bahwa selama ini sudah banyak perusahaan Minyak dan Gas (Migas) di daerah ini, seperti PT. Santos, HCML dan KEI. Namun sayang Dana Hasil (DBH) dan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak jelas. Sehingga regulasi dana kompensasi tersebut belum berjalan berjalan sehat sesuai harapan masyarakat yang tinggal di daerah dampak.

mahasiswa sedang berhadapan dengan barikade kepolisian
"Transparansi mengenai dana bagi hasil dari perusahaan itu sangat dibutuhkan, tetapi sayang di daerah ini sangat tertutup. Makanya itu akan menjadi dasar bagaimana kita bisa membongkar mafia Migas yang ada di daerah ini," jelasnya.

Bahkan tidak jelasnya regulasu regulasi Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Corporate Social Responsibility (CSR) bukan hanya terjadi pada perusahaan Minyak dan Gas (Migas) saja, melainkan perusahaan lain mengalami hal sama. Sehingga tak jarang dana kompensasi dari perusahaan tersebut menuai sorotan dari berbagai kalangan, sebab selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

"Jadi pemerintah harus mengambil sikap, agar CSR perusahaan tepat sasaran kepada masyarakat. Selain itu juga segera membentuk tim pengawas independent, dalam mengelola CSR perusahaan, agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat," paparnya.

Dalam aksinya para mahasiswa, selain melakukan orasi, mereka juga membawa poster bertuliskan kecaman kepada pemerintah yang tidak serius dalam mengurus keberadaan dana tanggungjawab sosial dari perusahaan. Akibatnya dan tersebut peruntukannya tidak sesuai kebutuhan masyarakat. (M. Fahrul)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: