SELASA, 16 AGUSTUS 2016

LAMPUNG --- Isu pelarangan pedagang berjualan di area pelabuhan Bakauheni terutama di zona zona yang selama ini digunakan pedagang berjualan dibantah oleh pihak PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Bakauheni. Sebelumnya bahkan ratusan pedagang yang tergabung dalam Persatuan pedagang asongan dan mini market (Pergasam) nyaris membuat pernyataan dan kesepakatan untuk menolak kebijakan PT ASDP yang melarang pedagang berjualan terutama di area terminal pelabuhan Bakauheni. Menurut Manager Operasional PT ASDP Bakauheni, 


Jefri Hendri, adanya miskomunikasi antara pedagang membuat isu pelarangan tersebut berhembus dan bahkan beberapa pedagang sudah membubuhkan tanda tangan penolakan kebijakan yang diterapkan perusahaan plat merah di Bakauheni tersebut.

Yefri Hendri mengungkapkan PT ASDP tidak pernah memberlakukan pelarangan di area tertentu meski melakukan pelarangan di zona yang telah ditentukan untuk tidak berjualan. Sosialisasi telah dilakukan oleh pihak ASDP berkoordinasi dengan Asisten manager PT ASDP Bakauheni Waluyo, Bahbinkamtibmas Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni dan organisasi yang menjadi perkumpulan para pedagang di pelabuhan Bakauheni yakni Pergasam. Sosialisasi tersebut diantaranya menjelaskan kepada pedagang bahwa pihak ASDP tidak memberikan larangan pedagang untuk berjualan dengan catatan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh PT ASDP.


"Kita tegaskan bahwa tidak pernah ada pelarangan selama pedagang mematuhi aturan diantaranya memiliki kejelasan terkait keanggotaan di organisasi, tidak berjualan di area yang dilarang dan yang menjadi poin pokok pedagang tetap boleh berjualan dengan sistem asongan bukan membuat lapak seperti yang ada di area terminal dan akan kita tertibkan," ungkap Yefri Henri saat dikonfirmasi media Cendana News, Selasa (16/8/2016).

Yefri juga menegaskan, isu isu yang berhembus tentang pelarangan berjualan tersebut harus diluruskan dan segera akan melakukan pemanggilan kepada pihak ketua Pergasam dan berkoordinasi dengan asisten manager untuk menjelaskan persoalan tersebut. Salah satu poin yang menurut Yefri penting adalah selama ini pedagang di area terminal Bakauheni mulai melakukan sistem berjualan dengan cara melapak dan menganggap area tertentu menjadi kawasan berjualan dan dikuasai pihak pihak tertentu. Ia mengaku berkoordinasi dengan pihak sekuriti akan terus melakukan penertiban dan mengingatkan pedagang untuk tidak membuat lapak terutama setelah dilakukan pendataan terdapat lebih dari sebanyak 17 lapak lokal yang "dikuasai" oknum tertentu.

Pihaknya juga menegaskan bahwa PT ASDP tidak bisa memenuhi untuk penyediaan lapak di terminal lokal namun untuk tetap berjualan diperbolehkan dengan sistem asongan. Sistem asongan dimaksudkan bahwa pedagang tetap berjualan dengan tidak menetap di satu lokasi sebab selama ini selain mengganggu para calon penumpang yang akan masuk ke area pembelian tiket mengakibatkan area terminal yang seharusnya digunakan untuk kendaraan justru dipenuhi oleh para pedagang asongan yang membuat lapak. Pembuatan lapak diantaranya dengan menyediakan payung,tikar tikar khusus serta area yang tidak diperbolehkan digunakan pedagang lain jika telah ditempati pedagang tertentu.

"Pengertian dilarang membuat lapak itu yang selama ini ditangkap salah oleh pedagang sebagai larangan berjualan padahal kami tidak pernah melarang berjualan hanya jangan melapak dan tetap berjualan secara asongan," tegas Yefri hendri.

Sikap tegas akan dilakukan PT ASDP jika Pergasam selaku organisasi naungan para pedagang tidak mematuhi aturan yang diterapkan tersebut. Bahkan juka pedagang tetap ngotot meminta penyediaan lapak di area pelabuhan maka tindakan tegas akan dilakukan dengan meniadakan pedagang yang berjualan di area terminal pelabuhan Bakauheni. Sebab selama ini terjadi pelanggaran oleh pedagang dengan melakukan aktifitas berjualan di area tertentu yang. Sementara pelanggaran lain dilakukan dengan banyaknya pedagang tidak mengenakan tanda pengenal khusus berupa kartu identitas pedagang yang telah diberikan berikut kaos khusus.

Terkait identitas dan upaya untuk penertiban, penerapan secure parking diterapkan dengan sistem parkir berlangganan kepada para pedagang asongan yang melakukan aktifitas di area pelabuhan serta seluruh stakeholder yang beraktifitas di Pelabuhan Bakauheni. Khusus bagi pedagang asongan dengan berjualan ditetapkan sebesar Rp32.000,-, kendaraan roda dua Rp47.000,-, kendaraan roda empat sebesar Rp92.000,-. Penerapan parkir berbayar tersebut dilakukan untuk memudahkan pengawasan kepada seluruh pedagang atau stakeholder yang ada di area pelabuhan sebab selain sistem parkir berbayar setiap orang yang masuk di area pelabuhan Bakauheni harus memiliki tanda pengenal dan kartu khusus yang disiapkan oleh PT ASDP berupa kartu dengan sistem taping elektronik (kartu ditempel ke alat khusus untuk membuka gerbang). Sebab bagi orang yang tak memiliki karti taping elektronik otmatis tidak bisa membuka gerbang dan masuk ke area pelabuhan.

"Khusus bagi orang yang tak memiliki kartu khusus disiapkan tombol warna hijau di pintu masuk pos satu dan akan keluar kertas parkir dari mesin yang harus dibawa dan jangan sampai hilang, jika hilang maka meski membawa kendaraan maka tidak bisa keluar dari area pelabuhan karena ini berhubungan dengan keamanan," ungkap Yefri Hendri.


Sementara itu kepala Bhabinkamtibmas pelabuhan Bakauheni dari KSKP Bakauheni, Aiptu Maulana mengungkapkan saat ini berdasarkan data terdapat 400 pengasong yang tergabung dalam organisasi Pergasam dan terus bertambah. Ia mengungkapkan saat ini pedagang lebih terorganisir dan melalui organisasi tersebut lebih mudah dilakukan pengawasan dan mengontrol aktifitas pedagang karena adanya seragam dan tanda pengenal khusus untuk menghindari hal hal tak diinginkan.

Maulana juga mengaku selalu gencar melakukan sosialisasi kepada pedagang untuk berjualan di area khusus yang telah ditetapkan. Selain melakukan pendampingan kepada pedagang asongn, Aiptu Maulana juga mengaku memberikan pendampingan kepada para buruh tenteng dan sopir travel dan pengojek yang ada di Bakauheni untuk menjaga ketertiban.''

"Selalu saya tegaskan agar pedagang tetap menjaga kenyamanan bagi para penumpang dan tetap menjaga solidaritas para pedagang untuk tetap bisa berjualan di pelabuhan," ungkapnya.

Selain itu upaya penyelesaian persoalan dengan musyawarah dilakukan bagi para pedagang yang berselisih paham dan memberi peringatan bagi pedagang yang melakukan pelanggaran. Ia juga tak jemu mengingatkan pedagang dan para buruh angkut, sopir travel untuk mengenakan seragam khusus dan tanda pengenal yang ditentukan.(Henk Widi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: