SELASA, 2 AGUSTUS 2016

KENDARI --- Puspaham dan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keterbukaan Informasi (KOMASI-KIP) Sulawesi Tenggara meminta proses pembentukan Komisi Informasi di Sultra transparan dengan maksud melahirkan KI yang independen yang jauh dari kepentingan struktur koruptor.


Ahmad Iskandar Koord. Puspaham Sulawesi Tenggara mengatakan, KI Sultra mesti diisi orang-orang yang tidak hanya cakap dalam penguasaan isu transparansi, melainkan pula pada komitmen keberpihakannya terhadap penguasaan arus informasi yang selama ini menjadi commen enemy bagi masyarakat utama bagi CSO, pers, akademisi dan para pegiat transparasi serta pengguna informasi itu sendiri.

Dalam Proses seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Sultra, sebanyak  28 orang dinyatakan lulus tes tertulis setelah itu memasuki fase wawancara.

Memasuki tahap wawancara ini Ahmad Iskandar menyampaikan sangat penting diseriusi bahkan diawasi seluruh pihak agar kapasitas calon anggota KI Sultra dalam mengelola isu keterbukaan informasi akan mudah diverifikasi.

Tetapi kebanyakan seleksi di beberapa komisi atau lembaga negara didaerah tahapan wawancara selalu menggunakan ruangan tertutup yang tidak dapat diakses khalayak ramai, sehingga kompetisi yang dilahirkan cenderung bernuansa transaksional dan berbaur kepentingan kelompok elit tertentu dan tak jarang, para komisioner yang dihasilkan pun bukanlah orang-orang yang benar-benar kredibel dan berpihak kepada kepentingan transparansi, bahkan publik pun disengajakan untuk tidak ikut andil memantau proses seleksi wawancara sebagai alat verifikasi faktual masyarakat.

Tim seleksi sebagai instrumen penting untuk menciptakan lahirnya komisioner yang berintegritas tinggi dan cakap dalam mengaplikasikan tatanan keterbukaan informasi, perlu memberikan akses kepada CSO, pers, akademisi, pegiat transparansi, dan masyarakat luas, untuk ikut mendengar dan melihat jalannya proses wawancara.

Hal ini bermakna sebagai strategis bagi publik, karena dengan ikut hadir menyaksikan proses wawancara, publik atau masyarakat sipil dapat mengetahui dan mengukur kualitas para calon anggota KI Sultra. Dengan begitu, pemaparan visi-misi sebagai proyeksi aksi para calon angota KI Sultra di 5 tahun yang akan datang dapat dinilai oleh masyarakat selaku user keterbukaan informasi publik itu sendiri.

Berangkat dari hal diatas, Puspaham Sultra mendesak agar Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menggelar tahapan wawancara calon anggota KI Sultra secara trasnparan dengan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk hadir menyaksikan proses seleksi tersebut.

Wawancara yang terbuka akan lebih berpengaruh bagi jalannya tahapan, karena dengan diberikannya akses publik untuk memantau proses wawancara dapat memunculkan sikap trust masyarakat dan berujung pada dominasi kepuasan publik atas penyelenggaraan seleksi yang Timsel lakukan.

Hal ini pula sebagai bentuk pengujian masyarakat terhadap, apakah ke 5 orang timsel memiliki semangat juang yang sama untuk membangun keterbukaan informasi yang lebih baik sebagai modalitas utama perjuangan masyarakat terhadap potret buram struktural, atau malah timsel yang justru menjadi ‘pembajak informasi’ dengan menutup ruang partisipasi publik di seleksi kali ini.

Tim seleksi calon anggota KI Sultra haruslah mempunyai warna yang berbeda dengan timsel di komisi atau lembaga negara lain yang selama ini cenderung menampilkan gaya abu-abu dan condong menunjukan sikap anti keterbukaan.

"Sepatutnya Timsel calon anggota KI Sultra, meniru terobosan Tim Seleksi Komisi Informasi Aceh (KIA) yang menyelenggarakan tahapan wawancara, Focus Group Discussion, dan psikotes, dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil,"tutupnya.
[Siddiq Muharram]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: