RABU, 31 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani membahas terkait pemotongan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P 2016) dan pengampunan pajak (tax amnesty).


Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR tersebut, Menkeu mengatakan bahwa pengampunan pajak harus diterapkan, mengingat kondisi Negara yang diperkirakan akan terjadi inflasi. sehingga size dari ekonomi adalah ukuran dan nilai tersebut.

"Jadi, disitulah dijadikan proxy dari kegiatan ekonomi yang bisa dipajaki,"ungkap Sri dalam Raker di Ruang Komisi XI DPR,  Senayan, Jakarta, Rabu, (31/8/2016).

Ia menjelaskan, dari sisi mengelola APBN, maupun berdasarkan mandat Undang Undang (UU) dirinya sebagai Menteri Keuangan yang juga Bendahara Umum Negara, sudah barang tentu akan menjalankan APBN itu sebagai dokumen yang berstatus UU.

"Kalau dari sisi pengeluaran, mengikat, Karena kita sudah akan membelanjakan. Dan itu menjadi satu Pagu. Namun UU APBN yang Satunya mengikat dan satunya tidak mengikat,"imbuhnya

Lebih jauh disampaikan, pemerintah memperkirakan adanya shortfall penerimaan pajak sebesar Rp219 triliun di tahun ini dari total target Rp1.539 triliun. Kedati demikian, pemerintah hanya memutuskan penghematan dengan cara memangkas dan menunda anggaran belanja sebesar Rp137 triliun.

"Berdasarkan Exercise  yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maka diperkirakan akan ada tambahan penerimaan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)," Tandasnya

Disebutkannya, dari sisi perencanaan APBN yang tidak mengikat tersebut, realisasinya tidak akan pernah persis, sehingga dalam UU APBN itu ada asimetris antara sisi pendapatan negara. Sedangkan sisi belanja itu sudah pasti.

"Kami akan melakukan pemotongan anggaran secara implisit, karena penghematan secara alamiah,"tutupnya.
[Adista Pattisahusiwa]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: