SELASA, 16 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Arus lalu lintas kendaraan bermotor di Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, saat ini tampak terlihat tersendat dan cenderung macet akibat adamya kegiatan aksi demontrasi dan unjuk rasa ratusan buruh yang menuntut hak dan keadilan mereka kepada Pemerintah.


Pantauan Cendana News langsung dari depan Gedung PN Jakarta Pusat, Selasa siang (16/8/2016), sebenarnya ratusan buruh tampak terlihat sudah datang dan berkumpul di lokasi Gedung PN Jakarta Pusat sekitar pukul 09:00 WIB, namun karena terkendala sesuatu, maka aksi unjuk rasa sendiri baru dimulai sekitar pukul 10:30 WIB.

Ratusan buruh yang berasal dari berbagai macam latar belakang pekerjaan tersebut bergabung menjadi satu dalam aliansi bendera Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut menuntut agar Pemerintah lebih memperhatikan nasib kesejahteraan buruh dan masa depan buruh yang selama ini sering diabaikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja maupun oleh Pemerintah itu sendiri.

Dalam menyuarakan aksi dan orasinya di depan Gedung PN Jakarta Pusat, mereka sengaja membawa sebuah mobil pick up yang dilengkapi dengan pengeras suara atau sound sistem. Sebelum memulai orasinya, mereka terlebih dahulu mengheningkan cipta dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya".


Romli, salah satu perserta aksi unjuk rasa buruh mengatakan "sebelumnya saya mewakili teman-teman buruh meminta maaf kepada masyarakat, khususnya pengguna kendaraan bermotor yang merasa terganggu per jalannya terkait dengan adamya aksi unjuk rasa dan demontrasi buruh di depan Gedung PN Jakarta Pusat, sebenarnya kami ingin menyampaikan orasi dan aspirasi di dalam halaman PN Jakarta Pusat, namun tidak diizinkan oleh pihak keamanan" katanya kepada wartawan, Selasa siang (16/8/2016).

Hingga pukul 11:15 WIB, ratusan buruh masih tampak terlihat terus berorasi dan menyuarakan berbagai macam tuntutan aspirasi mereka kepada Pemerintah, antara lain terkait dengan keadilan, kesejahteraan, asuransi kesehatan dan tenaga kerja, keselamatan kerja, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan tentang tenaga kerja kontrak/outsourcing yang selama ini mereka anggap sama sekali tidak pernah berpihak kepada kaum buruh.(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: