RABU, 31 AGUSTUS 2016

MATARAM --- Ngototnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta kenaikan tunjangan perumahan dinilai menciderai hati masyarakat, pasalnya ditengah situasi ekonomi sulit, Dewan semestinya membantu dan mendorong Pemda NTB melakukan penghematan anggaran, supaya lebih banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat.


"Kengototan kalangan anggota DPRD menaikkan tunjangan perumahan dari 9 juta menjadi 12 juta perbulan bagi setiap anggota sama sekali tidak mewakili dan bertentangan dengan aspirasi masyarakat" kata Koordinator Badan Kerja Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi (Somasi) NTB, Ahyar Supriadi di Mataram, Rabu (31/8/2016).

Selain itu, rencana kenaikan tunjangan perumahan tersebut dinilai belum sebanding dengan kinerja anggota dewan selam ini fungsi legislasi dan pengawasan realisasi anggaran melalui sejumlah program kerja yang dijalankan eksekutif.

Ahyar meminta lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk program pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat, apalagi anggaran NTB tahun ini oleh pemerintah pusat dipangkas hingga 162 miliar.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengatakan, rencana kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD sampai saat ini belum diputuskan dan ditentukan berapa nilai kenaikan yang akan diputuskan.

"Masih dalam kajian dan mendengarkan masukan dari masyarakat terkait pertimbangan rasa keadilan, termasuk akan disesuaikan dengan anggaran yang ada" pungkasnya.

Lebih lanjut Amin menambahkan, namun yang jelas, kenaikan tunjangan perumahan dewan akan mengalami kenaikan, karena memang sudah ada ketentuan yang mengatur, tapi nilainya berapa? masih dalam kajian.
(Turmuzi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: