SABTU, 6 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- Tindak pidana terorisme saat sekarang dinilai sebagai masalah paling kompleks dan ruwet. Sejak peristiwa Bom Bali pada tahun 2002, fenomena terorisme bahkan terus berkembang lebih dinamis dengan beragam modus dan dengan sasaran korban cukup besar, baik yang bisa diprediksi maupun yang tidak.


Dengan berbagai perkembangannya itu, aksi tindak pidana terorisme menimbulkan kekhawatiran tersendiri, yakni terbentuknya opini, bahwa Indonesia adalah negeri teroris. Padahal, dalam kenyataannya sosial masyarakat Indonesia sangat religius. Tidak mempunyai bakat dan hobi kekerasan. Sebaliknya, penuh dengan sikap toleran dan gotong-royong.

Demikian dipaparkan Busyro Muqoddas, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional Pengkajian Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Gedung Asri Medical Center Universitas Yogyakarta, Sabtu (6/8/2016).

Busyro mengatakan, fenomena terorisme telah disepakati sebagai musuh bersama dan harus diberantas secara sestemik dan dengan konsep penanganan yang matang. Karena itu, seminar pengkajian revisi UU No. 15/2003 dilakukan sebagai upaya memberi kontribusi kepada Pemerintah dalam membuat model pemberantasan terorisme melalui undang-undang.

Dalam revisi tersebut, ungkap Busyro, perlu ada penekanan pentingnya evaluasi penanganan tindak pidana terorisme yang pernah dilakukan sejak tahun 2001. Evaluasi perlu dilakukan untuk mendapatkan akurasi dan validitas sejumlah unsur penting seperti fakta, data, sumber, akar permasalahan, modus, strategi, aktor intelektualis, pelaku figuran, dan pelaku pengendali, sasaran, korban, dana, persenjataan mulai dari jenis, asal, dan cara memperolehnya dan fasilitatornya dalam melakukan tindak kejahatan terorisme.

Selain evaluasi, lanjut Busyro, beberapa pasal berkarakter dan berpotensi pada terjadinya pelanggaran prinsip negara hukum, HAM, demokrasi, dan etika penegakan hukum dalam pemberantasan terorisme perlu difokuskan, terutama pada beberapa pasal sensitif seperti yang mengatur mengenai masa penahanan penyidikan, penuntutan penahanan, wewenang pengasingan dan ancaman kebebasan berpendapat serta lainnya.

Busyro berharap, seminar nasional pengkajian UU No. 15/2003 bisa menjadi upaya dalam rangka membangun sinergi di antara unsur kepolisian, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan Muhammadiyah dan mencapai kesamaan persepsi dalam bingkai dan perspektif yang sama.
[Koko Triarko] 
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: