KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

KEEROM --- Sekolah pinggiran jenjang menengah atas ini menjadi pilihan bagi orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya. Meski berada di pinggiran, namun ada yang berbeda dengan sekolah Papua Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom dengan sekolah di kabupaten kota lainnya.


Bagi yang tinggal di kota-kota besar dalam wilayah Provinsi Papua pastilah akan terkejut, apabila datang, mendengar maupun melihat langsung proses pendaftaran hingga belajar mengajar di sekolah negeri di kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayapura ini.

Dari penelusuran media ini, sekolah negeri memang terbilang lambat pembangunan infrastruktur maupun sarana prasarana lainnya, apabila dibandingkan dengan sekolah swasta di kabupaten ini. Tetapi, semangat, tekad, kejujuran serta taat akan aturan dan tanggungjawab seorang pimpinan di sekolah, menjadikan kemajuan tersendiri kepada sekolah dan anak-anak muridnya.

Awalnya, sekolah yang telah berdiri enam belas tahun ini dinamakan Sekolah Menengah Umum (SMU) Persiapan Negeri pada tahun 2000. Setelah empat tahun tepatnya 17 Agustus 2014, sekolah tersebut dinegerikan menjadi SMA Negeri 2 dan sekolah di Arso IV, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom ini adalah sekolah paling pinggir yang berbatasan dengan Kabupaten Jayapura.

Jumlah awal penerimaan murid di sekolah ini berjumlah 30 orang dengan tenaga pengajar sebanyak lima guru yang rata-rata menggunakan SK SMP. Seiring berjalannya waktu, kini sekolah tersebut memiliki guru dengan SK SMA.

Kini, jumlah murid yang ada di sekolah menengah atas ini berjumlah 332 murid yang mayoritas 30 gurunya berdomisili di Distrik Skanto dan Distrik Arso. Perjalanan demi perjalanan, ternyata sekolah ini tak ingin membebankan biaya daftar sekolah kepada orang tua calon siswa sekolah tersebut  yang mayoritas adalah petani.

“Di sekolah kami tak ada pungutan biaya pendaftaran untuk masuk sekolah, mulai dari formulir, map dan lainnya, dan disini tak ada calo-calo pemungut biaya mendaftar sekolah seperti di daerah lain,” tegas Siti Daryati saat ditemui, Rabu (3/8/2016).


Saat penerimaan, tak semerta-merta langsung mengambil formulir, bayar dan lolos. Menurutnya yang dilakukan sekolahnya adalah langsung calon siswa langsung dites, apabila lulus tes maka berhak sekolah di SMP N 2 itu, namun apabila sebaliknya tak lulus, maka orang tua murid harus mencari sekolah lain yang dapat menerima murid tersebut.

“Karena itu semua sudah ada dananya yaitu dana BOS didalamnya ada nama uang Penerimaan Siswa baru. Uang PSB sudah mencakup  semua  kebutuhan penerimaan siswa baru,” tuturnya.

Diuraikan Daryati yang menjadi kepala sekolah kelima sejak sekolah ini didirikan. Pihaknya mendapat dana BOS sesuai dari jumlah murid yang ada dan diterima setiap triwulan. “Jumlah siswa itu juga tergantung dari pengimputan data ke pusat. Contohnya, kemarin murid kami 332, triwulan tahun ini harus dapat 332 murid, yang kami peroleh hanya Rp99.400.000 berarti kurag untuk 270 murid,” ujarnya.

Sementara untuk dana PIP, itu adalah hak paten setiap murid dan berbeda dengan dana BOS yang diperuntukkan bagi sekolah untuk mengelola uang tersebut dalam proses belajar mengajar serta operasional sekolah lainnnya, dimana dana PIP setiap tahun diterima sebanyak 2 kali.

“Kalau dana PIP kementerian pendidikan pusat yang transfer langsung ke anak murid melalui sekolah yang nantinya diberikan ke orang tua murid, totalnya sebesar Rp 1.000.000, dibayar setiap 6 bulan sebesar Rp500.000 per anak,” dijelaskan Daryati lulusan Uncen jurusan pendidikan angkatan tahun 2001 silam.

Murid-murid SMA N 2 ini, menurutnya, sangat menonjol di bidang olahraga, namun ia mengaku kesulitan akan fasilitas olahtraga yang sangat minim, lantaran setiap jam olahraga ataupun ada persiapan untuk mengikuti turnamen maupun even atanr distrik bahkan kabupaten. Pihaknya terpaksa menumpang di fasilitas milik sekolah maupun milik warga di Arso lainnya.

“Kalau olahraga saja kami harus menumpang ke tempat lain. Kalau di sekolah hanya satu lapangan voli yang dimodifikasi menjadi lapangan basket. Sedangkan untuk futsal dan sepakbola semuanya menumpang ke lapangan diluar dari Arso IV. Padahal kami selalu menjadi sekolah yang mewakili kabupaten untuk futsal dan sepakbola. Semoga pemerintah dapat melihat hal ini dengan jeli,” harapannya.

Futsal sering mewakili kabupaten dalam even antar kabupaten di tingkat provinsi mulai dari tingkat pelajar, lanjutnya, bahkan klub kami Smanda sering wakili kabupaten dalam turnamen diluar dari sekolah dan membawa pulang piala 1, 2, ataupun juara 3.

“Kepada pemerintah, paling tidak dapat melihat kami yang dipinggir-pinggr ini, salah satunya adalah kekurangan sarana prasarana,” ujarnya.


Pesannya kepada murid agar kedepan murid kami bisa lebih baik, dikatakan perempuan berjihab, yaitu lebih baik dari segi prestasi yang dapat dicapai bukan hanya melalui tingkat kabupaten. “Tapi kedepannya saya sangat berharap, prestasi gemilang mulai olahraga maupun olimpiade saint bisa ke tingkat provinsi hingga tingkat nasional,” urainya.

Rata-rata pihak sekolah pada umumnya memastikan kehadiran anak-anak muridnya setiap hari, lanjutnya, pihaknya terapkan kedisiplinan yang mana 75 persen wajib hadir dalam proses belajar dan nantinya juga kehadiran tersebut sangat berpegaruh dalam nilai raport.

“Karena dengan seringnya hadir ke sekolah, maka anak tersebut tak akan ketinggalan pelajaran dan memahami apa saja yang telah diajarkan guru-gurunya. Murid kami juga ada yang dari Distrik Arso dan jauh dari sekolah ini, juga ada di kampung Gudang garam dan Alang-alang, namun semuanya sebagian besar sangat disiplin masuk sekolah,” ujarnya.

Sembari dikatakan Kepsek ini, seorang orang tua  murid yang baru saja mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut mengakui soal biaya gratis itu. “Keluarga saya di Kota Jayapura pernah bilang kalau anaknya masuk SMP di sana keluarkan biaya Rp 3-4 juta. Tapi saya disini hanya bermodalkan beli baju sekolah merah putih dan pramuka saja, dan sisanya beli baju olahraga dan batik di sekolah, yang lain tak adabisaya sama sekali,” diakui Mimin.

Kesimpulannya adalah pendidikan negeri mulai dari SD, SMP bahkan SMA di Kabupaten Keerom hampir 100 persen tak memungut biaya jasa maupun administrasi, boleh dibilang semuanya gratis. Bahkan, anak-anak murid pun dapat mencicipin dana BOS dan dana Program Indonesia Pintar (PIP).
[Indrayadi T Hatta]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: