SENIN, 22 AGUSTUS 2016

MATARAM --- Meski pemerintah terus gencar melakukan pencegahan dan peredaran narkoba termasuk dengan menjatuhkan sanksi hukuman mati, tapi tidak serta merta mampu mencegah peredaran narkoba di masyarakat, termasuk di NTB.


Dalam beberapa kasus yang ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB, Polda dan Polres Kabupaten Kota, hampir sebagian besar kasus yang ditangani berlangsung di tempat objek wisata.

Hal tersebut dikatakan, Wakil Ketua DPRD NTB, Mahally Fikri saat menghadiri rapat tim koordinasi pembinaan, penanggulangan keamanan dan ketertiban masyarakat pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika dengan aparat TNI, Kepolisian, BNN, Kejaksaan dan Pemda NTB di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Senin (22/8/2016).

"Untuk itu, keberadaan objek wisata yang ada, terutama objek wisata andalan yang selama ini banyak menjadi tujuan wisatawan harus mendapatkan perhatian khusus terkait masalah peredaran dan penggunaan narkoba,"sebutnya.

Dikatakan, masalah narkoba, bukan lagi sebatas kasus biasa, bahkan sudah menjadi kasus luar biasa yang senantiasa mengintai dan mengancam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda.

Karena itu, langkah pemerintah pusat menjatuhkan hukum mati bagi para pelaku pengedar narkoba sebagai langkah tepat dan dirinya mendukung langkah tersebut, supaya menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak mencoba mengedar atau mengkonsumsi narkoba.

"Selain objek wisata yang merupakan tempat berkumpulnya banyak manusia, pintu kedatangan masuk NTB, baik di bandara maupun pelabuhan jugaa harus diperketat, dengan begitu, peredaran narkoba bisa ditekan," ungkanya.
[Turmuzi]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: