JUMAT, 5 AGUSTUS 2016

MAUMERE --- Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2015 di kabupaten Sikka sebesar 103 miliar rupiah lebih diakibatkan adanya penghematan belanja. Selain itu Silpa terjadi akibat kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga belum terselesaikan sampai dengan akhir tahun.

Suasana rapat paripurna DPRD Sikka
Demikian disampaikan Bupati Sikka, Drs. Yoseph Ansar Rera dalam keterangan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD II Sikka terhadap pengantar nota keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten Sikka tahun anggaran 2015.

Penyampaian Bupati dalam rapat paripurna Kamis (4/8/2016) ini menjawab pendapat fraksi partai Golkar sehari sebelumnya yang mempersoalkan hal ini, Bukan hanya itu, jawaban pemerintah ini sekaligus diperuntukkan bagi fraksi partai PDIP, Nasdem, PAN, Hanura dan PKPI.

Sebelumnya dalam pemandangan umum fraksi, partai Golkar mengatakan Silpa yang besar bukanlah keuntungan atau adanya penghematan namun harus dilihat sebagai sebuah bukti ketidakmampuan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan atau penerapan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Peserta rapat paripurna DPRD Sikka membahas laporan pertanggungjawaban bupati terkait pelaksanaan APBD 2015.

Selain itu fraksi PDIP dalam pemandangan fraksinya juga menilai besarnya Silpa menggambarkan lemahnya kualitas perencanaan dan minimnya kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi berbagai anggaran yang telah disepakati dan ditetapkan.

Pemerintah berharap fraksi PDIP perlu merencanakan secara baik melalui perubahan tahun 2016 dengan mempertimbangkan waktu yang ada sehingga nilai Silpa yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Fraksi partai Nasdem juga menilai perencanaan pembangunan dari pemerintah tidak matang sehingga berbuah Silpa yang besar. Sementara fraksi partai Gerindra meminta pemerintah segera mengeksekusi item-item pembayaran yang tertunggak seperti dana sertifikasi dan intensif bagi guru dan juga guru honor dan tenaga sukarela di dinas Kesehatan.

Pemerintah yang sukses sebut fraksi PKPI adalah pemerintah yang mampu mengelola keuangan dengan penyerapan anggaran yang maksimal untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang telah terprogram dan dianggarkan, bukannya melahirkan Silpa untuk dijadikan sumber pembiayaan tahun anggaran berikutnya.(Ebed de Rosary)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: