SENIN, 15 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan adanya sejumlah ganjalan dalam perombakan kabinet Jilid II Jokowi JK.


Menurut Bambang Soesatyo, Reshuffle memang telah berhasil meningkatkan kepercayaan publik, tapi harus diwaspadai ganjalan-ganjalan tersebut.

"Nah Salah satu ganjalan yang dimaksud yakni terkait status hukum Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam perkara skandal Bank Century, Sebab dalam putusan sidang terakhir dengan terdakwa Budi Mulya, ada sejumlah nama yang terkait dengan Pasal 55 KUHP," ungkap Bambang di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (15/8/2016)

Politisi Golkar ini menjelaskan bahwa pasal 55 KUHP merupakan pasal yang menyebut adanya seseorang terlibat korupsi dengan memperhitungkan empat unsur yaitu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan yang sengaja melakukan.

"Ada beberapa nama termasuk Sri Mulyani," bebernya

Untuk itu, Bambang Soesatyo mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga hukum terkait untuk segera memberikan konfirmasi atas status hukum Sri Mulyani.

"Jadi biar gak ada ganjalan, Harus ada konfirmasi dari KPK," Tutupnya (Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: