KAMIS, 18 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pengajuan hak interpelasi soal kewarganegaraan ganda mantan Menteri ESDM Archandra Tahar tak bisa bergulir.


Sebab, menurutnya, Saat ini DPR tapi sekaya dulu, seperti pada masa masa awal Pemerintahan Jokowi baru berkuasa.

Jelas Fahri, pemerintah memang sudah melakukan kesalahan, bahkan sudah melanggar UU, ada sebagian yang menyebut hal itu bisa ada penyebab hukumnya, interpelasi, impeachment, terserahlah.

"Itu wilayah kerja politik DPR, wacana interpelasi atau impeachment itu bisa diproses. Sebab,dalam pandangannya DPR kini sudah jinak. Kondisinya  berbeda dengan masa awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla," ungkap Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (18/8/2016).

Lebih jauh politisi PKS ini menjelaskan, tujuh parpol di DPR kini mendukung pemerintah, Hanya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera yang memposisikan diri sebagai oposisi, sementara Partai Demokrat sebagai penyeimbang.

"Oleh karena itu, hak interpelasi harus diajukan oleh anggota lintas fraksi dan didukung setidaknya lebih dari 50 persen anggota dewan," paparnya

Untuk diketahui, sebelumnya, Anggota DPR RI Nasir Jamil mengusulkan agar DPR menggunakan hak interpelasi untuk mengupas latar belakang penunjukan Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM.

Sementara Fraksi Partai Gerindra DPR Aryo Djojohadikusumo pun mengancam menggulirkan Hak Interpelasi kasus kewarganegaraan ganda Menteri ESDM Archandra Tahar. Ancaman itu benar-benar dilaksanakan jika pemerintah tidak segera menuntaskan kasus tersebut.

Namun, menurut Fahri, Stamina Anggota dewan tak sekuat yang kita bayangkan, bahkan, tak terlalu keras kepala seperti dulu.

"Saya pesimistis interpelasi itu dijalankan," tutupnya.(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: