SENIN, 15 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Presiden Jokowi berencana membuat Tax Haven dengan memanfaatkan pulau kosong di Indonesia. Pulau-pulau kosong itu, agar dapat mempercepat masuknya investasi, khususnya investasi asing.


Menanggapi rencana tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir mengatakan, Ide dari Jokowi untuk suaka pajak atau tax haven sangat tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebab, Menurutnya, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Jadi ide Jokowi tidak sesuai dengan UU tentang perpajakan RI," sebut Hafidz saat dihubungi Cendana News di Senayan, Jakarta, Senin (15/08/2016).

Selain itu, Hafiz menjelaskan berdasarkan syarat yuridis pasal 23 UUD 1945 pengampunan pajak harus sesuai dan dijamin kelancarannya, jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diberlakukan secara umum.

"Jadi saya kira ide yang dilontarkan Jokowi bertentangan dengan azas kesamaan semua wajib pajak di mata hukum, sebab pajak punya kesetaraan yang sama dihadapan semua warga negara," Pungkasnya(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: