RABU, 3 AGUSTUS 2016

Oleh: Abdul Rohman (CEO Cendananews)

Catatan Perjalanan --- Tanggal 4 Juli 2016, sehari sebelum bom bunuh diri meledak lagi di Solo (tanggal 5 Juli 2016), penulis melintas dan menginap di kota itu dalam rangka mudik lebaran ke Jawa Timur. Bom itu yang kejadiannya tidak terpaut lama dengan "Bom Madinah", mengusik kembali pertanyaan-pertanyaan lama penulis tentang kota Solo dan sekitarnya (Solo Raya).

Penumpang di Stasiun Balapan Solo
Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain: Pertama, Kenapa Solo Raya dikenal sebagai kawasan "sumbu pendek" dan menjadi lahan subur persemaian radikalisme beragam idiologi. Kedua, ke arah mana pembangunan Solo Raya sebenarnya sedang bergerak? Bertumpu perekonomian korporasi, atau perekonomian rakyat?.

Ketiga, sebagai kota budaya yang mensejarah, kenapa pariwisata Solo ---setidaknya sebagaimana yang penulis tangkap--- hanya menjadi transito wisatawan (Jatim-Yogya-Semarang). Solo tidak tampak sebagai destinasi wisatawan massal untuk berlama-lama menghabiskan akhir pekan atau hari libur seperti halnya penulis saksikan di Yogya. Akhir pekan atau hari libur, wisatawan luar kota tumpah ruah memenuhi jalanan dan destinasi-destinasi wisata di Yogya. Penulis belum menyaksikannya hal itu di Solo.

Solo dan Yogya merupakan dua kawasan budaya dengan reputasi kesejarahan yang sudah dikenal hingga manca negara. Yogya mampu menampilkan dua wajah pariwisata, skala korporasi dan skala kerakyatan. Selain hotel, Yogya banyak tumbuh home stay untuk wisatawan menginap. Potensi wisatawan (baik kocek tebal maupun tipis) bisa ditangkap oleh pelaku usaha sekala korporasi dan skala kerakyatan di Yogya.

Sedangkan potensi wisata di Solo ---subyektif penulis--- lebih banyak ditangkap perusahaan-perusahaan pariwisata skala korporasi, seperti hotel-hotel dan restoran besar. Walau "wedangan-wedangan" (warung-warung dan rumah makan skala kecil) juga tumbuh di Solo, namun kesan lusuh dan terpinggir --sekali lagi, setidaknya dalam subyektif penulis--- menggambarkan ketimpangan keberpihakan.


Tiga Hipotesis Radikalisme Solo Raya

Obrolan-obrolan penulis dengan berbagai pihak ---di luar teori-teori mainstream--- kenapa Solo Raya berpotensi sebagai kawasan tumbuh berseminya radikalisme, setidaknya ada tiga hipotesis. Ketiga hipotesis itu adalah : (a) pantulan "kesadaran kesejarahan kekuasaan" masa lalu, (b) kesenjangan ekonomi, dan (c) toleransi yang melebihi ambang batas.

Hipotesis pertama, Solo (Surakarta) sejarah masa lalunya merupakan pusat imperium bisnis dan politik skala besar. Solo merupakan megapolitan masa lalu, sebagai Ibukota kerajaan Mataram yang pindah dari Kota Gede akibat letusan Gunung Merapi. Sebagaimana kita ketahui, Mataram Baru merupakan konvergensi dari tarik ulur politik dinasti Majapahit yang tercerai berai. Majapahit kemudian reinkarnasi menjadi Demak Bintoro, Pajang, dan kemudian Mataram Baru.

Mataram Baru sendiri kemudian pecah menjadi 4 dinasti kekuasaan, Kasultanan Yogya, Pakualaman Yogya, Kasunanan Surakarta dan Pura mangkunegaran. Masing-masing dinasti kekuasaan berebut pengaruh, termasuk proses terbentuknya juga mengalami dinamika yang tidak sederhana, seperti halnya perlawanan Mangkunegaran melawan kolonial Belanda.

Singkat kata, Solo Raya merupakan kawasan yang masyarakatnya sadar peradaban, atau setidaknya sadar kekuasaan (baik kekuasaan politik maupun ekonomi). Melalui simpul-simpul kelanjutan monarqi masa lalu yang berdiaspora dalam berbagai bentuk peran dan menyebar secara nasional maupun internasional. Tidak mesti, kelanjutan dinasti politik dan bisnis itu berada dalam lingkup kasunanan/keraton yang tersisa saat ini.

Solo Raya, sebagai pusat politik pada era kolonial ---yang kemudian memunculkan skenario tanam paksa---, juga merupakan pusat kemunculan bisnis-bisnis besar, seperti Pabrik Gula, Tebu, maupun perkebunan-perkebunan besar. Solo secara geografis merupakan daerah pertanian dan perkebunan yang kaya, dan merupakan perlintasan pergerakan ekonomi Pulau Jawa, antara kawasan barat dan timur maupun utara dan selatan. Pasar Klewer yang kini terbakar itu (dan belum dibangun kembali), dahulunya merupakan pusat grosir besar, setidaknya melayani pulau Jawa dan Bali. Bahkan di luar kawasan itu.

Peran penting masa lalu itu tentu saja menurunkan dinasti-dinasti, baik dinasti politik maupun dinasti bisnis beserta jaring-jaring pendukungnya. Jaring-jaring dinasti itu berada di Solo Raya sendiri maupun yang telah berdiaspora dalam berbagai macam peran, baik kancah nasional maupun internasional. Walaupun berdiaspora dalam berbagai macam peran, hal yang pasti, kelanjutan dinasti-dinasti itu merupakan dinasti yang sadar akan pembangunan peradaban, sadar kekuasaan (politik) dan sadar kekuasaan ekonomi.

Maka dalam hipotesa pertama ini, potensi radikalisme di Solo Raya sebenarnya merupakan buah pergesekan antar dinasti bisnis dan dinasti politik itu sendiri dalam batas yang sudah tidak bisa dihindari. Pergesekan lokal bisa meresonansi nasional, atau sebaliknya, pergesekan nasional diletupkan melalui jaringan lokal. Maka ketika ada instrumen pemicu atau ada yang memicu persitegangan ekstrim, dengan sendirinya akan merembet dalam resonansi yang luas. Kemunculan idiologi dalam pergesekan itu tiada lain merupakan justifikasi, chasing, mantel, dari sebuah persitegangan yang tersebunyi dalam pergesekan politik dan bisnis.

Hipotesa kedua, kesenjangan ekonomi. Kemunculan dinasti-dinasti politik dan bisnis, memunculkan gap antara kaya dan miskin. Terdapat konsentrasi ekonomi pada sebagian kecil orang melalui kerajaan-kerajaan bisnis. Sementara banyak masyarakat menguasai sedikit sekali potensi ekonomi atau tersisakan peran sebagai karyawan (buruh). Kesenjangan ini dimanfaatkan oleh dinasti-dinasti politik, bisnis maupun pihak luar tertentu untuk menopang agendanya dengan menggerakkan masyarakat untuk bertindak radikal.

Hipotesa kedua ini dapat kita telaah ke belakang, bahwa Tan Malaka ---yang menolak kongres PKI Prambanan untuk melakukan perebutan kekuasaan pada tahun 1926-- mempercayai bahwa Solo Raya merupakan kawasan yang tepat untuk menggerakkan revolusi. Dalam merencanakan suatu pemberontakan (menuju masyarakat Komunis), Tan Malaka memiliki konsep yang memandang Solo dan sekitarnya sebagai "titik picu". Dalam brosurnya “Menudju Republik Indonesia” (Naar Republiek Indonesia) yang ditulis pada 1924 ia mengkonsepsikan taktik dan strategi revolusi yang antara lain:

“Jika kita pelajari tempat mana yang sangat menguntungkan bagi kita untuk digempur, maka pilihan kita akan jatuh pada lembah Bengawan Solo. Memang di sini mempunyai harapan besar dapat merampas kekuasaan ekonomi dan politik dan bertahan dari pada di Batavia dan di Priangan. Di lembah Bengawan Solo bertimbun-timbun buruh industri dan petani melarat yang akan mewujudkan tenaga-tenaga, bukan saja untuk perampasan akan tetapi juga syarat-syarat teknis dan ekonomi mempertahankan perampasan itu. Di Batavia atau Priangan kemenangan politik atau militer akan sukar didapat dan dipertahankan (dari pada di lembah Bengawan Solo) karena sangat sedikit faktor-faktor teknis dan ekonomis yang tersedia di sana. Kemenangan politik dan militer yang modern hanya dipertahankan jika kita memiliki syarat-syarat kekuasaan ekonomi. Bahkan kita nanti harus mengerahkan induk pasukan kita ke lembah Bengawan Solo, agar offensif revolusioner dapat menentukan strategi seluruhnya”.

Cara pikir Tan Malaka di atas mengkonfirmasi betapa dalamnya kesenjangan ekonomi di kawasan Solo Raya waktu itu. Kesenjangan yang amat dalam itu merupakan amunisi untuk menggerakkan radikalisme massa dalam mendukung pencapaian gerakan tertentu. Bukan kesenjangan itu dikelola untuk diperpendek, namun justru dieksploitasi sebagai modal perebutan kekuasaan.

Maka "radikalisme merah" bisa kita lacak secara jelas runtutan kesejarahannya di Solo Raya. Skenario Kudeta PKI Madiun menempatkan Solo raya sebagai Wild West atau kancah perang terbuka, sebagai pintu masuk mendirikan negara Soviet Madiun. Setahun sebelum Kudeta PKI Madiun meletus (September 1948), tanggal 22 Agustus 1947 Amir Sjarifuddin menyampaikan pidato di Surakarta yang mengatakan van Soerakarta begin de victorie (dari Surakarta dimulainya kemenangan).

Hipotesa ketiga, toleransi yang melampaui ambang batas. Perinteraksian sosial dalam masyarakat Solo dikenal sangat toleran terkait pilihan filosofi, budaya, idiologi maupun perilaku hidupnya. Masing-masing warga bebas dengan pilihan jalan dan sikap hidupnya sendiri, tanpa risau apa kata masyarakat sekelilingnya, apalagi direcoki sanksi sosial. Solo Raya, merupakan zona dengan beragam ornamen idiologis, baik kiri, abangan hingga yang paling religius. Soal kuliner pun, Solo juga beragam, mulai makanan halal, hingga warung sate guguk, dari daging anjing, juga bisa dijumpai.

Namun ketika toleransi melampaui batas, ada pihak-pihak yang secara horisontal dirugikan dan dalam batas tidak bisa dihentikan, maka akan muncul reaksi balik yang bisa berujung kekerasan meluas. Sebagaimana hipotesa pertama, ---bahwa Solo telah melahirkan dinasti bisnis dan politik beserta jaring-jaringnya yang telah berdiaspora dalam berbagai bentuk peran, dan persebarannya sudah begitu luas, baik nasional maupun internasional--- maka letusan kekerasan horisontal-lokal ini akan merembet, melibatkan dan meresonansi jaringan yang luas pula.

Mengacu ketiga hipotesa diatas --- terkait terorisme yang terjadi akahir-akhir ini--- Solo Raya hanyalah kawasan eksperimen, sebagai titik picu sekaligus meresonansikan gerakan radikal berkedok agama. Kesenjangan ekonomi, sebagaimana sinyalemen Tan Malaka hampir satu abad yang lalu, bisa jadi masih menjadi tesa dalam kasus ini.

Berdasarkan cerita-cerita lapangan ---yang masih perlu diverifikasi kebenarannya---, banyak mantan-mantan preman atau penjahat direkrut oleh kelompok-kelompok garis keras berkedok agama. Melalui serangkaian doktrin keagamaan yang sepotong-sepotong, "kebengalannya" dikonversi dan diberi justikasi theologis sehingga bertindak radikal. Satu tindakan yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam sendiri.

Kelompok garis keras sendiri jumlahnya sebenarnya tidak banyak dan tidak merpresentasikan keseluruhan Ummat Islam di Solo Raya. Hal pasti, eksperimen ini sebenarnya bisa dikatakan mengalami kegagalan, karena tidak mampu memunculkan dukungan meluas dari publik, terhadap apa yang kita sebut sebagai gerakan kekerasan atau teror berkedok agama.

Bisa jadi eksistensi kelompok-kelompok keagamaan garis geras yang jumlahnya tidak banyak itu, sebenarnya merupakan perpanjangan skenario asing tertentu, untuk meresonansikan perbenturan Muslim versus non Muslim atau perbenturan peradaban barat dan timur sebagaimana sinyalemen Samuel Hutington.

Hal mana Indonesia merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar dengan prototipe toleran. Indonesia berpotensi menjadi rujukan sekaligus perekat dan pemanfaat pasar penduduk Muslim dunia yang jumlahnya mencapai seperlima dari keseluruh penduduk dunia. Solo Raya masih dianggap sebagai zona potensial meledakkan radikalisme itu sebagaimana asumsi Tan Malaka. Keadidayaan Indonesia di panggung internasional, baik melalui Gerakan Non Blok dan OKI sebagaimana terjadi pada era Presiden Soeharto, hendak dimatikan.


Kesenjangan: Ekonomi Korporasi versus Ekonomi Kerakyatan

Apakah tesa Tan Malaka menyangkut Solo Raya dengan kesenjanganhya masih berlaku hingga saat ini?. Penulis tidak memiliki data gini rasio Solo Raya dan angka-angka statistik terkini untuk mendukung sinyalemen itu.

Hal yang penulis saksikan ---kasat mata dan sekilas-- adalah tumbuhnya perusahaan-perusahaan skala korporasi (baik kecil ataupun menengah). Perusahaan tekstil, meubel, hotel, batik, supermarket, maupun kerajinan. Tentu ekonomi skala kerakyatan berupa pertanian tanaman pangan juga masih dominan, terutama di luar Kota Solo.

Begitu pula dengan warung-warung makan khas Solo Raya, namun kuliner-kuliner legendaris itu kalah gemerlap dibanding resto-resto modern yang bermunculan. Beda dengan Bandung, yang kulinernya bersaing megah dengan resto-resto modern. Hal yang pasti, ekonomi korporasi yang kepemilikannya dikendalikan segelintir perorangan kuat, tampaknya sedang tumbuh pesat di Solo.

Kota Solo merupakan tumpuan ekonomi kawasan sekitarnya. Malam hari dihuni sekitar 600 ribu penduduk, sedang siang harinya mencapai 2 juta orang. Hampir satu setengah juta orang penduduk luar kota memenuhi Kota Solo pada siang hari.

Bisa diduga, penduduk sejumlah itu merupakan karyawan atau pedagang kecil. Penglaju dari luar kota dan menumpukan mata pencahariannya di kantor-kantor atau pusat-pusat bisnis di Kota Solo. Mereka menumpukan penghidupannya dari pergerakan ekonomi korporasi yang kepemilikan sahamnya ---bisa jadi--- hanya dimiliki sejumlah kecil perorangan kuat atau pelaku ekonomi kuat.

Tentu saja, tesa Tan Malaka harus dipatahkan dengan memperpendek kesenjangan melalui keberpihakan nyata pada penggelembungan ekonomi skala kerakyatan. Agar kesenjangan ekonomi bisa diperpendek dan tidak menjadi instrumen bahan bakar radikalisme. Jika memang kesenjangan itu masih menjadi pintu persemaian radikalisme di Solo Raya.

Kasunanan Surakarta-Pura Mengkunegaran-Pemkot Solo tentu bisa meresonansikan keluhuran budaya Solo melalui event-event internasional periodik, yang bisa mendatangkan kemanfaatan ekonomi kerakyatan. Jika pada masa lalu, para raja berjuang/berperang membela kepentingan kerajaan dan rakyatnya, strategi kebudayaan merupakan strategi hari ini untuk mendatangkan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Jika kraton-kraton nusantara berbenah ---Tidak hanya di Solo--- dan menjadi magnet yang tidak membosankan untuk dikunjungi, penuh edukasi kesejarahan dan filosofi peradaban, tidak lusuh, maka dengan sendiri sudah membela perekonomian masyarakat sekitarnya. Peneguhan sebagai kota budaya, akan menggerakkan perekonomian rakyat bagi masyarakat Solo Raya.

Solo raya sangat kaya potensi pariwisata, seperti Tawang Mangu, Perkebunan Teh di Karanganyar, maupun situs-situs purbakala, wisata kuliner dan potensi wisata sejarah. Potensi-potensi itu perlu diintegrasikan melalui paket-paket perjalanan wisata massal yang berpusat di Kota Solo. Wisatawan kocek tebal maupun kocek tipis tersedia paket-paket perjalanan wisata massal yang bisa memanjakannya menikmati Solo Raya secara murah.

Revitalisasi event-event budaya skala internasional dan integrasi parisiwata Solo Raya melalui paket-paket perjalanan wisata massal tentu bisa menggerakkan perekonomian rakyat. Pergerakan ekonomi rakyat tentu akan memupus atau setidaknya memperpendek kesenjangan itu dan dengan sendirinya mematahkan sinyalemen Tan Malaka.

Solo juga harus dikembalikan sebagai pusat grosir perdagangan skala kerakyatan. Pasar Klewer harus segera direvitalisasi untuk kembali menggerakkan perdagangan skala kerakyatan. Konon masih terjadi perebutan antar kontraktor yang akan membangun ulang ---perlu diverifikasi--- dengan melibatkan  intrik politik lokal.

Dari tempat ini pula Pasar Klewer, Presiden Soeharto menyampaikan pidato tanpa teks (pada saat meresmikan Pasar Klewer) memaparkan visi dan strategi pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Konsep itu mengantarkannya dipercaya memimpin Indonesia selama 32 tahun dan membawa Indonesia sebagai Macan Asia.

Solo yang berperadaban tinggi dan bebas radikalisme tentu menjadi harapan kita semua.[*]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: