KAMIS, 18 AGUSTUS 2016

MATARAM --- Koordinator Program Solidaritas Perempuan (SP) Nasional, Dinda Nur Annisa Yura mengatakan, kasus kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan tidak saja dilakukan orang perorang, atau karena faktor kultur budaya patriarki yang berlangsung di tengah masyarakat.


Tapi pemerintah secara tidak langsung juga ikut serta melakukan tindakan diskriminatif terhadap perempuan melalui sejumlah kebijakan, seperti dalam peraturan daerah (Perda).

"Banyak Perda dan kebijakan dikeluarkan pemerintah yang mendiskriminasikan perempuan, mulai dari larangan menggunakan jilbab, larangan keluar malam, termasuk soal UU perkawinan," kata Dinda di Mataram, Kamis (18/8/2016).

Dinda mencontohkan, kebijakan Bupati Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB) yang membolehkan poligami bagi PNS dengan membayar denda satu juta dan banyak menuai kontroversi dan kecaman dari sejumlah kalangan.

Baginya, kebijakan tersebut merupakan tindakan diskriminatif, juga seakan merendahkan martabat perempuan dan dieksploitasi sebagai potensi daerah, hal tersebut jelas tidak berprikemanusiaan.

"Masalah perkawinan usia anak juga masih banyak menjadi persoalan, terutama yang banyak terjadi dan berlangsung di daerah pinggiran dan pedesaan termasuk di Lombok,"sebutnya.
[Turmuzi]
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: