JUMAT, 12 AGUSTUS 2016

SUMENEP --- Keluarga korban kekerasan seksual di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur merasa kecewa dengan sikap pemerintah daerah setempat yang tidak ikut melakukan pendampingan dalam proses hukum kasus tersebut. Pasalnya sampai sekarang pihak pemerintah tidak pernah terlibat langsung dalam memperjuangkan hak serta keadilan terhadap para korban yang di sodomi oleh guru gajinya.

Ahmad Rijali, salah satu orang tua korban kekerasan seksual di Kabupaten Sumenep
Padahal kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur perlu menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah, baik dari sisi pendampingan pemulihan psikologis maupun pendampingan hukum. Namun sayang masalah yang dialami anaknya hanya dibantu dengan pendampingan pemulihan psikologis saja, sedangkan dalam proses hukumnya merupakan upaya dari pihak keluarga sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah daerah yang mendampingi.

"Kalau dari sisi hukum seperti advokasi dan kuasa hukum sama sekali tidak ada dari pemerintah daerah. Terus terang saya sebagai dari pihak korban merasa kecewa, seandainya tidak terjadi kepada keluarga saya mungkin itu akan hilang dengan sendirinya," kata Ahmad Rijali, salah satu keluarga koban kekerasan seksual kepada Cendana News, Jumat (12/8/2016).

Disebutkan, bahwa pihak selaku keluarga korban tidak lagi bisa banyak berharap terhadap bantuan dari pemerintah terkait advokasi maupun pendampingan hukum kepadap korban kekerasan seksual. Karena jika hanya seperti itu kemungkinan besar hanya akan menambah kekecewaan bagi dirinya maupun para korban, sehingga lebih baik berupaya sendiri mencari sebuah keadilan meski harus melaporkan ke berbagai lembaga di pusat yang bisa membantunya.

"Kami mengungkap kasus ini bukan untuk mencari popularitas atau kepentingan politik, karena kami hanya seorang nelayan, tetapi kami ingin mendapatkan hak dan keadilan sebagai keluarga korban. Makanya kami akan tetap berjuang untuk mendapatkan sebuah keadilan," jelasnya.

Dengan lambannya penanganan kasus yang dialami memang menimbulkan tanda tanya besar, karena banyak kasus sama yang ada di daerah lain cepat terselesaikan. Namun entah kenapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah ini tak kunjung selesai proses hukumnya, padahal kejadiannya sudah berjalan lama.

"Mungkin kasus ini dianggap kecil atau memang dikecil-kecilkan, sehingga membuat penanganannya lamban. Bisa saja mungkin disepelekan karena korbannya orang kecil yang hanya nelayan," paparnya.

Lambannya penanganan proses hukum kekerasan seksual yang dialami enam anak dibawah umur asal Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, membuat keluarga korban merasa kecewa dan akhirnya melaporkan hal itu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta beberapa waktu lalu. (M. Fahrul)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: