RABU, 31 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Pandangan Fraksi Golkar DPR-RI yang menyarankan pemerintah agar segera memperbaiki kualitas kerja regulasi perpajakan. Sebab, kinerja sektor perpajakan menurun hingga mempengaruhi reorganisasi kelembagaan.


Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa terkait dengan pandangan fraksi Golkar bahwa target penerimaan perpajakan menurun jika dibandingkan dengan APBN 2016, dapat kami sampaikan bahwa sejalan rekomendasi dan pertimbangan yang diberikan DPR.

"Pemerintah akan terus menerus secara konsisten meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, termasuk menciptakan APBN yang sehat dan kredibel melalui penetapan target pendapatan dan belanja negara yang realistis," kata Sri Mulyani di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu, (31/8/2016).

Langkah itu, katanya, perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah dan pencapaian target-target pembangunan yang riil.

Sebab, menurutnya kondisi perekonomian saat ini sedang terjadi penurunan harga komoditas dunia, sepertinya, mineral dan batubara, sehingga pertumbuhan ekonomi global masih lemah.

"Dengan melemahnya pergerakan modal ke negara-negara emerging marketing tersebut, maka pemerintah akan menetapkan target penerimaan perpajakan yang realistis dengan memperhitungkan kondisi perekonomian nasional, regional dan global" ungkapnya

Dikatakan, salah satu kebijakan perpajakan tahun 2017 ditunjukkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi dan daya saing industri nasional yang dilakukan melalui penyesuaian peraturan dan pemberian insentif fiskal.

Selain itu, lanjutnya, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri.

"Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap berperan aktif dalam melakukan fungsi alokasi dan stabilitasi dalam perekonomian, sehingga perekonomian tidak sepenuhnya dilepas kepada mekanisme pasar," pungkas Sri.
(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: