SELASA, 30 AGUSUTUS 2016

JAKARTA --- Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kahar Muzakir melaporkan tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.


"Dalam laporan Panitia kerja (Panja) tersebut, pendapat akhir mini fraksi-fraksi yang telah disampaikan dalam setiap rapat kerja di Banggar menjadi bagian yang tak terpisahkan" kata Kahar dalam rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Politisi Golkar ini, menyampaikan berdasarkan Surat Presiden Nomor R-44/Pres/06/2016 Tanggal 23 Juni 2016, Pemerintah telah mengajukan RUU P2 APBN TA 2015 kepada DPR RI.

Pengajuan tersebut sesuai amanat Pasal 23 E Ayat (1) UUD 1945, Pasal 30 Ayat 1 UU nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Pasal 31 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2014 Tentang APBN TA 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2015, serta Pasal 183 UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dinyatakan paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Selain itu, kata Kahar, Pemerintah menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, serta pembahasan dan penetapan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dilakukan paling lambat tiga bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan Laporan Pemerintah oleh BPK ke DPR.

Berikut ini Laporan dari Banggar DPR RI:

1, Banggar melakukan Raker dengan Menkeu dalam rangka pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2015 pada tanggal 25 Juni 2016.

2, Dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat Panja, yaitu Panja perumus kesimpulan pada tgl 22 Agustus 2016, dan Panja draft RUU pada 23 Agustus 2016.

3, Terakhir Banggar melakukan Raker dengan Menkeu pada tanggal 25 Agustus 2016, untuk penyampaian dan pengesahan laporan laporan Panja sebagai hasil pembicaraan tingkat I Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2015.

Adapun pandangan Fraksi Golkar DPR-RI yakni, Fraksi Golkar memberikan catatan kritis bahwa pencapaian pendapatan negara adalah yang terburuk dalam 5 tahun terakhir.

"Kinerja sektor perpajakan turut mempengaruhi mulai dari reorganisasi kelembagaan, sistem database yang lemah, regulasi pajak yang belum baik hingga kualitas dan kuantitas SDM pajak" paparnya

Oleh karena itu, lanjutnya, Fraksi Golkar menghimbau pemerintah agar memperbaiki kualitas kerja perpajakan mengingat tunjangan kinerja kementerian keuangan dimana pajak berada didalamnya termasuk terbesar diantara lainnya.

Bukan hanya itu, Fraksi Golkar juga berpendapat bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menunjukkan penurunan jumlah opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Hal ini tentu bisa dikatakan sebagai sebuah kemunduran dalam pengelolaan keuangan negara, dan ini mesti dapat lebih ditingkatkan kualitasnya lagi, sehingga amanah konstitusi dapat dipenuhi," Pungkasnya
(Adista Pattisahusiwa)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: