KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

LAMPUNG --- Puluhan tiang listrik sebagai fasilitas menyalurkan arus listrik tegangan tinggi dari wilayah Kecamatan Penengahan ke Kecamatan Ketapang terpaksa dipindahkan ke lokasi baru. Pemindahan sebanyak 7 tiang listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut merupakan dampak dari pembangunan Jalan Tol Sumatera yang sudah memasuki STA 8,9 di Desa Tetaan Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. 


Pihak ketiga dari PT Aju Bangun Jaya yang bertugas memindahkan tiang listrik dan kabel ratusan meter di jalur tol ruas Bakauheni-Terbanggibesar bahkan menerjunkan puluhan pekerja untuk menurunkan kabel listrik yang berada di area persawahan milik petani desa Tetaan.

Salah satu pengawas pemindahan tiang listrik serta kabel listrik tegangan tinggi dari PT Aju Bangun Jaya (ABY), Sobirin, mengungkapkan pemindahan dilakukan sebelum proses pembangunan jalan layang (fly over) dilakukan. Sebab berdasarkan rencana lokasi tempat berdirinya beberapa tiang listrik yang saat ini berada di jalur perlintasan tol Sumatera sekaligus lokasi fly over penghubung Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Ketapang. Khusus jaringan listrik yang akan dipindahkan menurut petugas dari PT ABY akan segera diselesaikan agar pasokan listrik ke ribuan rumah warga di jalur tersebut bisa digunakan kembali.

"Kita pindahkan beberapa tiang sesuai dengan permintaan pihak PLN sebab beberapa tiang akan tergusur oleh jalan tol rencananya akan diganti dengan kabel bawah tanah untuk menyalurkan listrik yang selama ini dibutuhkan warga, sementara proses perbaikan instalasi dilakukan pemadaman," ungkap Sobirin, saat dikonfirmasi media Cendana News di jalan penghubung lintas Provinsi Tetaan-Simpang Lima, Kamis (4/8/2016).

Selama proses pengerjaan dalam waktu beberapa hari berupa pemindahan kabel, pemindahan tiang, arus listrik dialihkan ke saluran lain yang berada di sisi lain yang tidak terkena proyek tol di STA 8,9 Desa Tetaan. Selain tiang listrik, puluhan rumah warga di Desa Tetaan terpaksa harus dibongkar akibat terkena dampak pembangunan tol khususnya untuk pembangunan jalan layang. Sementara lahan warga yang terdampak tol Sumatera rata rata didominasi lahan pertanian sawah dengan proses ganti rugi lahan telah diselesaikan dan memasuki tahap pembersihan lahan (land clearing).


Sobari mengaku perbaikan jaringan listrik yang dilakukan oleh pekerja dipastikan tidak mengganggu aktifitas warga yang memanfaatkan energi listrik karena saluran listrik masih bisa dipindahkan ke saluran lain. Khusus aliran listrik yang melintasi jalan tol, pihak PLN telah menyiapkan jalur khusus melalui lokasi khusus tanpa menggunakan tiang seperti sebelumnya.

Pantauan media Cendana News, proses pengerjaan pembersihan lahan tol Sumatera di STA 8,9 dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP). Sebanyak 74 bidang lahan pertanian berupa sawah dan kebun milik warga Desa Tetaan Kecamatan Penengahan yang memasuki masa tanam bahkan telah diganti rugi dengan pemberian uang kerohiman dan uang tunggu. Sebagian warga yang rumahnya tergusur untuk penggunaan fly over mulai membongkar rumah mereka dengan sukarela dan mencari lokasi baru yang dibeli dengan uang hasil ganti rugi.

Meski proses pembersihan lahan untuk pembangunan jalan tol Sumatera mencapai STA 8,9 Desa Tetaan dan di ruas STA 00-STA 007 sudah mulai melakukan proses pembuatan jalan rigid, namun beberapa warga di STA 005 Dusun Cilamaya Kecamatan Bakauheni belum menerima uang ganti rugi lahan.  Sebagian warga yang belum menerima uang ganti rugi lahan bahkan mengancam akan melakukan aksi memblokir pembangunan jalan tol Sumatera.

"Kami menagih janji bupati yang mengaku akan membantu kami dalam upaya penyelesaian pencairan ganti rugi lahan tol yang melewati rumah dan tanah kami namun hingga kini belum ada penyelesaian," ungkap Sugiyono, warga Cilamaya.

Ia menyesalkan langkah pihak pengembang tol Sumatera diantaranya PT Pembangunan Perumahan yang terus melakukan proses penggusuran terhadap tanah warga sementara sebagian besar warga belum menerima uang ganti rugi. Adanya permainan dari oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan sertifikat atas nama pihak tertentu mengakibatkan sebagian rekening masyarakat yang menerima uang ganti rugi lahan tol diblokir meski uang sudah masuk di rekening warga.

Akibatnya hingga kini warga terus melakukan aksi blokade di titik STA 005 yang diklaim masih merupakan tanah warga sebelum adanya proses ganti rugi lahan tol. Sebagian perwakilan warga bahkan mendatangi kantor bupati Lampung Selatan meski belum mendapat jawaban pasti terkait uang ganti rugi yang seharusnya mereka terima.

Dampaknya, sebagian warga merasa terisolir dengan akses yang tak lagi bisa digunakan. Selain itu, sebagian warga yang berprofesi sebagai pembuat kerajinan batu bata tidak lagi melanjutkan aktifitasnya akibat lokasi sudah tergusur sementara uang ganti rugi tak kunjung diberikan.(Henk Widi)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: