SABTU, 27 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Selain menetapkan Gubernur Sulawesi Utara (Sultra) Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan penyalahgunaan izin usaha pertambangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga secara resmi telah menyampaikan surat permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 bulan kedepan untuk Gubernur Sultra Nur Alam kepada Direktorat Jendral Imigrasi.

Kepala Publikasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK
KPK rupanya terus mengembangkan penyidikan terkait dengan kasus korupsi tersebut, selain Gubernur Sultra Nur Alam, KPK juga telah mengajukan surat pencegahan bepergian ke luar negeri secara resmi kepada Direktorat Jendral Imigrasi terhadap 3 orang lainnya yang diduga terlibat dalam "pusaran" kasus korupsi dengan tersangka Nur Alam.

Ketiga orang tersebut masing-masing adalah Widi Aswindi, Direktur PT. Billy Indonesia, Emi Sukiati Lasimon pemilik PT. Billy Indonesia dan Burhanudin sebagai Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagaimana diketahui PT. Billy merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Priharsa Nugraha, Kepala Publikasi dan Pemberitaan KPK mengatakan "selain Nur Alam, KPK juga telah melayangkan surat permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri secara resmi kepada Direktorat Jendral Imigrasi kepada 3 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus perkara Gubernur Sultra Nur Alam, tujuannya agar memudahkan koordinasi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya dalam pegembangan penyidikan oleh KPK" katanya di Gedung KPK, Sabtu (27/8/2016).

"Pencegahan dan larangan bepergian ke luar negeri tersebut mulai efektif berlaku sejak tanggal 15 Agustus 2016 hingga selama 6 bulan berikutnya atau berakhir pada tanggal  15 Februari 2016, namun apabila KPK ternyata masih membutuhkan keterangan yang bersangkutan, maka  pencegahan bepergian ke luar negeri bisa diperpanjang lagi selama 6 bulan berikutnya" demikian dikatakan Priharsa Nugraha kepada wartawan di Jakarta.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Gubernur Sultra Nur Alam sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dibalik penerbitan Surat Keputusan (SK) perizinan usaha sektor pertambangan. Nur Alam diduga menerima "Kicback" atau komisi terkait dengan izin usaha pertambangan yang diterbitkannya kepada beberapa perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Utara.

Walaupun statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga berita ini ditulis Nur Alam masih belum ditahan oleh KPK, Nur Alam masih menjabat dan tetap menjalankan fungsinya sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Nur Alam diketahui menjadi Gubernur Sultra sejak tahun 2008 hingga 2013, kemudian Nur Alam terpilih lagi menjadi Gubernur Sultra selama dua periode dengan akhir masa jabatan tahun 2018 mendatang.
(Eko Sulestyono)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: