KAMIS, 4 AGUSTUS 2016

SUMENEP --- Dalam rangka menindaklanjuti laporan dari keluarga korban kekerasan seksual asal Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia mendatangi langsung keluarga korban. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui secara pasti permasalahan yang dialami oleh para korban yang masih dibawah umur.


Dengan adanya permohonan dari pihak korban sodomi yang disampaikan kepada lembaga perlindungan saksi tersebut memang perlu ditindaklanjuti, sehingga dalam melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban benar-benar sesuai hukum. Kedatangannya itu guna nantinya bisa melihat permasalahan ini dengan baik dan benar, karena ada beberapa alasan lembaga itu bisa mendampingi korban.

“Terkait dengan kasus ini yang menjadi kewajiban dan atensi LPSK untuk bisa melihat permasalah ini dengan baik dan benar. Persoalannya disini kan korban, kami sudah mendapatkan penjelasan dari Kejaksaan dan tentu akan diolah dulu seperti apa, jadi baru sebatas itu kami bisa berikan,” kata Askari Razak, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia, Kamis (4/8/2016) sore.

Disebutkan, bahwa setelah itu ia juga akan melakukan asesmen kepada korban untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, sehingga untuk sementara ini pihaknya masih belum bisa memberikan secara utuh, karena data yang ada masih belum lengkap. Saat ini pihaknya baru menerima permohonan yang kemudian sedang terus ditindaklanjuti, makanya perlu memperbanyak data agar dapat mengetahui secara pasti dan benar.

“Sepanjang data itu ada akan kita olah dulu, jadi tidak mungkin langsung memberi kesimpulan. Jadi kasus ini langsung dari Komisi III DPR RI dan juga ada perwakilan dari korban pada waktu itu. Yang memfasilitasi dari komisi III, kalau dari pemerintah daerah tidak ada,” jelasnya.

LPSK akan terus memberikan perlindungan terhadap korban yang memang benar-benar berhadapan dengan hukum, sehingga dalam sebuah konteks masalah harus dicari kebenarannya terlebih dahulu dari perspektif hukum.

“Kami masih belum bisa berbicara masalah psikologis korban karena belum ada pemeriksaan dari psikolog, tetapi jika korban memang membutuhkan itu, maka LPSK akan membawa psikolog,” terangnya.

Dalam kasus kekerasan seksual tersebut sebanya enam anak dibawah umur menjadi korban sodomi oleh seorang guru gaji beberapa bulan lalu, namun pihak keluarga merasa tidak puas dengan penanganan hukum di daerah ini akhirnya melaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta beberapa waktu lalu yang difasilitasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 
[M. Fahrul]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: