JUMAT, 26 AGUSTUS 2016

YOGYAKARTA --- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Hediati Soeharto meminta Pemerintah bertindak tegas terkait masih seringnya peristiwa kebakaran hutan di Indonesia. Sanksi tegas dibutuhkan, agar pemilik merasa jera, sehingga benar-benar menjaga lahan yang menjadi milik atau kewenangannya.


Mengingat seringnya terjadi kebakaran hutan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti yang terjadi pekan ini di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dan yang bahkan menewaskan satu anggota TNI saat bertugas memadamkannya. Menyikapi hal tersebut, Titiek Soeharto mengatakan, jika pihaknya secara rutin dalam rapat bersama kementerian terkait telah meminta agar dilakukan pemetaan terhadap lahan-lahan hutan atau gambut yang sering terbakar.

Dikatakan Titiek, tidak menutup kemungkinan jika kebakaran lahan gambut atau hutan memang disengaja dilakukan. Namun lepas dari kemungkinan itu, pemilik lahan atau yang berwenang mengelola lahan yang terbakar harus ada sanksi. Sebaiknya lahan yang terbakar diberi sanksi berupa dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah.

Dicontohkan Titiek, jika ada lahan 10.000 meter dari lahan 100.000 meter yang terbakar, maka lahan seluas 10.000 meter yang terbakar itu diambil alih Pemerintah. Sanksi demikian bisa diterapkan, agar para pemilik atau pengelola hutan bisa lebih berhati-hati menjaga lahannya.

Seperti diketahui, di Kabupaten Rokan Hilir, Kepulauan Riau, kebakaran hutan terjadi dan menewaskan seorang prajurit TNI dari Detasemen Artileri Pertahanan Udara Rudal-004 Dumai, Prajurit Satu (Pratu) Wahyudi, asal Magetan, Jawa Timur. Pratu Wahyudi ditemukan tewas dengan luka bakar serius setelah dinyatakan hilang saat bertugas memadamkan kebakaran hutan tersebut.
[Koko Triarko] 
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: