SELASA, 16 AGUSTUS 2016

JAKARTA --- Ratusan massa buruh dari berbagai latar belakang organisasi perburuhan melakukan demontrasi dan aksi unjuk rasa menolak "pengadilan kriminalisasi" terhadap 23 rekan-rekan buruh, 1 mahasiswa dan 2 pengacara oleh pihak kepolisian terkait dengan dugaan melewati batas waktu ketentuan dan aturan batas waktu jam izin berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasi di depan umum yang tidak boleh melebihi pukul 18:00 WIB.


Pantauan Cendana News di sekitar PN Jakarta Pusat, hingga pukul 16:00 WIB, ratusan massa pengunjuk rasa masih tampak terlihat berunjuk rasa dan melakukan orasi di depan Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Mereka menuntut kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan di PN Jakarta Pusat agar segera membebaskan ke 26 rekan-rekannya dari segala dakwaan, dimana saat ini mereka semuanya masih berstatus sebagai terdakwa dan sedang menjalani persidangan lanjutan di PN Jakarta Pusat.

Cahyono, seorang perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan, aksi unjuk rasa di PN Jakarta Pusat sebagai salah satu bentuk solidaritas terhadap kasus perkara hukum yang sedang dihadapi 23 rekan-rekan  buruh, 2 rekan advokat atau pengacara dan 1 rekan dari akademisi atau mahasiswa.

"Ke 26 rekan kami tersebut saat ini sedang menghadapi persidangan di PN Jakarta Pusat," katanya kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, Selasa siang (16/8/2016).

"Kami menduga bahwa ke 26 rekan kami selama ini telah dikriminalisasi oleh aparat kepolisian, dimana mereka semuanya dikenakan dakwaan karena telah melanggar Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP, yaitu tentang jam ketentuan aturan batas waktu unjuk rasa tidak boleh melebihi pukul 18:00 WIB, saat mereka berunjuk rasa di depan Istana Negara, 30 Oktober 2015 yang lalu,"kata Cahyono, perwakilan KSPI di depan Gedung PN Jakarta Pusat.


Ratusan massa buruh tersebut berunjuk rasa dan menuntut kepada Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memimpin jalannya persidangan agar segera membebaskan rekan-rekannya. Mereka menilai bahwa rekan-rekannya tersebut tidak bersalah, karena pada saat itu mereka sedang memperjuangkan penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 yang mengatur tentang orientasi upah murah bagi para pekerja.
[Eko Sulestyono]
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: