JUMAT, 12 AGUSTUS 2016

MAUMERE --- Puluhan warga masyarakat adat yang bernaung dalam Lembaga Pemangku Masyarakat Adat Wair Kung dan Lembaga Pemangku Masyarakat Adat Pematuli mendatangi Pemda Sikka menolak rencana penggusuran warga yang menguasai tanah HGU Nangahale.

Perwakilan masyarakat adat diterima wakil pemerintah dan diajak berdialog di aula Setda Sikka.
Kedatangan masyarakat adat tersebut untuk menanyakan perihal pengosongan bangunan dan lahan yang selama ini dikuasai masyarakat dari 5 desa di 3 kecamatan di kabupaten Sikka. Masyarakat juga ingin agar permintaan masyarakat terkait beberapa point usulan dibahas terlebih dahulu.

Demikian disampaikan Are de Peskim perwakilan PBH Nusra kepada Cendana News, Jumat (12/8/2016). Dikatakan Are, masyarakat datang kemarin, Kamis (11/8/2016)untuk meminta pembatalan terkait keinginan Pemda Sikka melakukan penggusuran.

Saat diakomodir Kementrian Agraria dan Tata Ruang, masyarakat juga sudah melaporkan bahwa di dalam areal tanah HGU Nangahale terdapat beberapa pemanafaat yang tidak sesuai peruntukan.

“Ini menjadi salah satu point yang dipersoalkan dan kementrian Agraria juga sudah meminta agar pengajuan surat pembaharuan kontrak tanah dicantumkan,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat adat membacakan 4 point tuntutan.
Dalam surat penolakan dari masyarakat adat, jelas Are, ada 4 point penolakan yang dibacakan Yakobus Juang juru bicara masyarakat dimana disebutkan pertama, tanah HGU Patiahu-Nangahale adalah bagian dari hak ulayat suku Soge dan suku Goban. 

Kedua, dalam pertemuan bersama Dirjen Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Jamaludin menyatakan bahwa akan menunda proses pembaharuan kontrak PT. Krisrama dan akan menyurati BPN NTT untuk melakukan penelitian lapangan. Meskipun demikian BPN NTT sampai saat ini belum melakukan penelitian ulang.

Ketiga, berdasar point tersebut maka keputusan pemerintah yang meminta pengosongan merupakan keputusan sepihak. Pada point terkahir, selama memegang Hak Guna Usaha (HGU), PT. Perkebunan Kelapa Diag diduga telah memanfaatkan sebagian lahan secara diam-diam. 

“Keputusan itu bertentangan dengan peruntukan sesuai kontrak HGU. Ini yang harusnya diperhatikan Pemda Sikka dan BPN NTT untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Are menyebutkan, Beberapa perusahaan, beroperasi di dalam tanah HGU Nangahale seperti PT.Diag untuk areal tambak garam, PT. Alam Flores untuk tambang galian C dan PT. Laut Langit Biru mengelolah pembibitan mutiara. 

Bidang-bidang tersebut lanjutnya, dalam pengajuan pembaharuan kontrak wajib dimasukan dalam kategori tanah terlantar sesuai dengan surat edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5/SE/VI/2014 tentang Petunjuk Beberapa Ketentuan Teknis Permohonan

Disaksikan Cendana News pertemuan berjalan aman dan lancar dimana sekitar 20 perwakilan masyarakat yang didampingi Are de Peskim dari PBH Nusara dan aktivis Walhi NTT Eduardus Sareng diterima Kabag Humas Pemda Sikka Germanus Goleng serta Ksat Pol PP Frederick Edmundantes dan kabag Tata Pemerintahan Yosef Benyamin,SH.(Ebed de Rosary)
Bagikan:

Andhitya Maulana

Berikan Komentar: